Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

ANALISIS STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS IA BANDUNG NOMOR: 213/PDT.G/PN.BDG TENTANG JUAL BELI SEBIDANG TANAH HAK GUNA BANGUNAN SECARA DIBAWAH TANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UUPA DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DALAM HAL PERALIHAN UTANG KATRU KREDIT DITINJAU DARI SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANG INDONESIA NO 27/162/KEP/DIR TENTANG KEWAJIBAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKSANAAN PERKREDITAN BANK BAGI BANK UMUM DAN KUH PERDAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TEHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2661 K/PDT/2001 MENGENAI SENGKETA TANAH DI LEMBANG KABUPATEN BANDUNG ANTARA Drs H.M. SOEHARTO MELAWAN JOHANNES DENNY WAROUW Cs.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TENTANG PERMENKOMINFO NO.02/PER/M.KOMINFO/3/2008 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM KAITANNYA DENGAN GATS DAN HKUM PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Terhadap Asuransi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dalam Hubungan Dengan Asuransi Sosial Dan Ketentuan Asuransi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INPRES NO. 7 TAHUN 1999 TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT DALAM MELAKSANAKAN RENCANA STRATEGIS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis terhadap fotokopi blanko akta PPAT yang dilegalisasi oleh kantor Pertanahan guna peralihan hak atas tanah menurut PP No. 37 th 1998

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP HAK HAK WANITA DIBIDANG POLITIK SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER DLM PERSPEKTIF HKM ISLAM DIHUBUNGKAN DGN UU PARTAI POLITIK NO 2 THN 2011 DAN UU PEMILU NO 8 THN 2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis terhadap hukum positif Indonesia mengenai perbuatan perdagangan manusia (trafficking in persons) di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP KASUS AHLI WARIS NON MUSLIM YANG MENDAPATKAN WARISAN BERDASARKAN WASIAT WAJIBAH (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51.K/AG/1999)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP KEBERADAAN HAK GARAP PETANI DI ATAS LAHAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA PADA AREAL IZIN PERTAMBANGAN PT. KALTIM PRIMA COAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN BANK SEBAGAI AGEN DALAM AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH OF BALANCE SHEET DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI - HATIAN BANK DITINJAU DARI PERATURAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN BPSK DALAM PEREDARAN KLAUSULA BAKU YANG TERCANTUM PADA KLAUSULA BAKU JASA PENCUCIAN PAKAIAN TERKAIT PENGAWASAN BPSK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP KEGIATAN BANCASSURANCE DALAM PRODUK KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN SURAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP KEGIATAN BANCASSURANCE DALAM BENTUK KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSRO) TBK DITINJAU DARI UNDANGF-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN SURAT EDAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN SEBAGAI BENTUK PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2003 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP KETENTUAN DAN PRINSIP DALAM PERJANJIAN ASURANSI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN KETENTUAN ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP KEWAJIBAN AMDAL DALAM PEMBERIAN KREDIT UNTUK PERUSAHAAN YANG BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN TERKAIT UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Terhadap Kewenangan BKPPM Daerah Propvinsi Jawa Barat Dalam Proses Perpanjangan SIPABT PT. CBBI Pasca Dikeluarkannya PERPRES 27/2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PADA PROSES PENYELENGGARAAN REKRUTMEN CPNS TAHUN ANGGARAN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis terhadap klausul-klausul baku dalam perjanjian sewa menyewa ruangan di mall ditinjau dari UU no. 8 th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP KONTRAK ANTARA THE WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) DAN YAYASAN ASPIRASI MUSLIMAH INDONESIA (YASMINA) DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SALEP TARJHA DALAM HUKUM ADAT SUMENEP MADURA DITINJAU DARI UU NO. 1 TH 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG KEIKUTSERTAAN DALAM AKTIVITAS PEMILUKADA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEPEGAWAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP OBJEK SEWA PEMBIAYAAN (FINANCE LEASE) YANG DIBEBANI JAMINAN FIDUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 29/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP ORANG TUA YANG MEMBIARKAN ANAKNYA YANG MASIH BERUMUR DI BAWAH 5 (LIMA) TAHUN (BALITA) MENJADI PEROKOK AKTIF DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Terhadap Pemisahan Kekayaan Bank BUMN Atas Kekayaan Negara Sehubungan Dengan Penghapusan Tagihan Piutang (Haircut) Berdasarkan Business Judgement Rule Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undang Yang Terkait

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENANGKAPAN IKAN PAUS OLEH MASYARAKAT TRADISIONAL LAMALERA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERIZIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEMANFAAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 15

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM REWARD AND PUNISHMENT DLM MENINGKATKAN DISIPLIN PNS DLM PERJALANAN DINAS PD DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV.JABAR DIKAITKAN DGN UU RI NO 5 THN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN PP NO 53 THN 2010 TENTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENERTIBAN DALAM PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NO 05 TAHUN 2010 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis terhadap pengakuan hutang dalam pembiayaan dengan konsep pola bagi hasil pada perusahaan modal ventura daerah (PMVD) berpedoman kepada keputusan Presiden RI No. 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KEGIATAN USAHA BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENGHAPUSAN MEREK HTC DAN LOGO CORPORATION TAIWAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENGUJIAN KONSTITUSIONAL PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA PADA PELAKSANAAN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENYELENGGARAAN ASURANSI PARKIR DENGAN JAMINAN ALL RISK DAN TOTAL LOSS ATAS KENDARAAN BERMOTOR DI DKI JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 145 TAHUN 2006 DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI JAWA BARAT DITINJAU DARI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PERBEDAAN ANTARA ISI PENAWARAN BERUPA IKLAN DENGAN PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TEMPAT HUNIAN OLEH DEVELOPER KEPADA PEMBELI DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH INONG MALINDA DEE TERHADAP UANG NASABAH CITIBANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH ANTARA PT.PEMBANGUNAN JAYA ANCOL DENGAN PT.SEAWORLD INDONESIA DITINJAU DENGAN PERTURAN PEMERINTAH NO 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) ANTARA PEMERINTAH DAN SWASTA DI BIDANG JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH-BADAN USAHA ANTARA PEMERINTAH DKI JAKARTA DENGAN PALYJA DAN AETRA DALAM SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MK NO. 85/PUU-XI/2013

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN YANG MENGANDUNG UNSUR CAUSA YANG TIDAK HALAL DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3038 K/PDT/2009)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Terhadap Perubahan-Perubahan Kesepakatan Kerja Bersama di PT Unilever Indonesia, Tbk Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) NO.08/KPPU-M/2012 TENTANG DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 BERKAITAN DENGAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) NOMOR 09/KPPU-L/2009 TENTANG AKUISASI SAHAM PT. ALFA RETAILINDO OLEH PT. CARREFOUR INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) NOMOR 24/KPPU-I/2009 TENTANG INDUSTRI MINYAK GORENG SAWIT DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog