Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

REGULASI PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN KETENTUAN GATS-WTO DIKAITKAN DENGAN UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Rehabilitasi Dalam Upaya Penanggulangan Penyalah Gunaan Narkoba Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

REHABILITASI HAK SIPIL DAN POLITIK EKS TAHANAN POLITIK PULAU BURU OLEH PEMERINTAH INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN INTERNATIONAL CONVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 1966

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

REKAM MEDIS PASIEN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK PASIEN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA BERDASARKAN KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

REKOMENDASI DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PENERIMAAN KEANGGOTAAN BARU BERDASARKAN PASAL 4 PIAGAM PBB DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP GOOD FAITH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

REKOMENDASI HUKUM BAGI UNI EROPA TERHADAP PEMBERLAKUAN FEED IN TARIFF PROGRAM (FIT PROGRAM) DI PROVINSI ONTARIO OLEH KANADA SEBAGAI QUANTITATIVE REGULATIONS MENURUT GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Rekonseptualisasi Prinsip Kedaulatan Negara Penuh Dan Eksklusif Wilayah Udara Indonesia Di Era Deregulasi Penerbangan Internasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RELEVANSI KONVENSI LONDON 1972/PROTOKOL 1996 TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERAIRAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RELEVANSI PELAKSANAAN MASTER SETTLEMENT OF ACQUISITION AGREEMENT (MSAA) ANTARA BPPN DAN BANK BEKU KEGIATAN USAHA (BBKU) DENGAN TEORI HUKUM PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RENTAL PIRANTI LUNAK MICROSOFT WINDOWS DAN INTERNET EXPLORER OLEH PELAKU USAHA WARUNG INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN END-USER TENTANG PERIKATAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Reorientasi Penerapan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dihubungkan Dengan Konsep Kerugian Pada Bank-bank Milik Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Restitusi Pajak Dalam Kegiatan Ekspor Fiktif Sebagai Peluang Korupsi Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Restrukturisasi Bank Perkreditan Rakyat untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dalam rangka mengimplementasikan program arsitektur perbankan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RESTRUKTURISASI BUMN DI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Restrukturisasi Daerah Otonom Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Restrukturisasi Obligasi Negara Yang Diperdagangkan Di Pasar Internasional Dalam Rangka Pengembangan Hukum Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Restrukturisasi perusahaan penyiaran dengan cara pemasukan saham induk perusahaan kepada anak perusahaan ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RIGT ISSUE PT KIMIA FARMA PERSERO TBK DITINJAU DR UU NO 25 THN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Royalti atas penggunaan karya cipta rekaman suara sound recording atas lagu di Indonesia dikaitkan dengan TRIPs WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Kerjasama Intermasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ruang Lingkup Wewenang Dan Pelaksanaan Bentuk Kerjasama Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RULES OF ORIGIN DALAM KERANGKA FTA (FREE TRADING AGREEMENT) ASEAN DAN JEPANG DIKAITKAN DENGAN KEBIJAKAN ESKPOR IMPOR DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RUMAH DINAS TANPA SURAT IZIN PENGHUNIAN (SIP) YANG PENGUASAANNYA DIPEGANG OLEH PEJABAT YANG TELAH HABIS MASA JABATANNYA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Saham PT. Terbuka Sebagai Objek Jaminan Kebendaan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kreditur Dalam Rangka Pembangunan Hukum Jaminan Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Saham PT. Terbuka Sebagai Objek Jaminan Kebendaan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kreditur Dalam Rangka Pembangunan Hukum Jaminan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SAHAM SEBAGAI JAMINAN DLM PEMBERIAN FASILITAS TRANSAKSI MARJIN KPN NASABAH OLEH PERUSAHAAN EFEK DITINJAU DR KETENTUAN HUKUM JAMINAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SANKSI ADAT DALAM PERKAWINAN SESUKU DI MINANGKABAU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SANKSI EKONOMI TERHADAP LIBYA DALAM KASUS LOCKERBIE MENURUT PIAGAM PBB DAN KONVENSI MONTREAL 1971

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SANKSI KAWIN PAKSA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NO. 70.A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hiduo Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Dalam Perspektif Uud 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sanksi Pidana Terhadap Calon Anggota DPRD Yang Telah Melakukan Pelanggaran Pemilu Dihubungkan Dengan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS INDONESIA PADA SEKTOR JASA PARIWISATA PERHOTELAN DALAM GATS-WTO DIKAITKAN DENGAN PERPRES NO. 111 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO. 77 TAHUN 2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA Y

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SEBAGAI PEMILIK MEREK MAICIH TERHADAP BEREDARNYA MAICIH YANG DIPRODUKSI OLEH PT. MAICIH INTI SINERGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SEGI-SEGI HUKUM DALAM SISTEM PENAGTURAN PENYELENGGARAAN PEMRINTAHAN DI DAERAH (STUDI KASUS : PEMERINTAH DAERAH kHUSUS IBU KOTA JAKARTA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SENGKETA KAWASAN HUTAN CISALADAH DESA CIKALONG KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN ANTARA PIHAK PERHUTANI DAN AHLI WARIS DARI PENGGARAP DIKAITKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UU NO.41 TAHUN 1999 TENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SENGKETA KEWENANGAN DALAM PEMUNGUTAN ROYALTI ATAS HAK MENGUMUMKAN KARYA CIPTA LAGU ATAU MUSIK ANTARA YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) DAN ASOSIASI INDUSTRI REKAMAN INDONESIA (ASRI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SENGKETA MEREK ANTARA YAHOO! INC. DAN HADY HIDAYAT SEBAGAI PEMILIK NAMA DOMAIN WWW.KUDUNYAHOO.COM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SENGKETA MEREK DAGANG PHILIP STEIN" ANTARA PHILIP STEIN HOLDING INC. MELAWAN KASIM HALIM TENTANG PERSAMAAN MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK"ENGKETA MEREK DAGANG "PHILIP STEIN" ANTARA PHILIP STEIN HOLDING INC. MELAWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SENGKETA MEREK NEUROBION DAN BIONEURON TENTANG ITIKAD TIDAK BAIK ANTARA PT MERCK MELAWAN PT PHAPROS DIHUBUNGKAN DGN UU NO 15 THN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SENGKETA TANAH SEKOLAH DASAR NEGERI CILEDUG BARAT ANTARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DENGAN AHLI WARIS BEKAS PEMILIK TANAH DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SERANGAN SIBER (CYBER ATTACK) DALAM KASUS KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL ANTARA RUSIA DAN GEORGIA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH WAKAF DI KABUPATEN SUMEDANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM, UNDANG- UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sifat hukum dan implementasi penyusunan naskah akademis dalam pembentukan peraturan daerah berdasarkan sistem perundang-undang di indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SIFAT HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MEKANISME PENGUJIAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SINAMOT SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK DITINJAU DARI HUKUM ADAT BATAK DAN UNDANGûUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SINKRONISASI ANTARA KETENTUAN SALAM KONVENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION - ILO) DAN ATURAN HUKUM NASIONAL TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT (STUDI TENTANG HAK BERORGANISASI BAGI BURUH SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SINKRONISASI ANTARA PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DENGAN RAHASIA BANK DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SINKRONISASI PENERAPAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/16/PBI/2006 TENTANG KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA (SINGLE PRESENCE POLICY) TERHADAP AKUISISI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK ASING

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog