Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Sumber Daya Energi Tak Terbarukan Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional Menuju Tercapainya Kesejahteraan Rakyat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SINKRONISASI SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN BASIS DATA PERTANAHAN GUNA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Hukum Lingkungan Terpadu Pada kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi di Sektor Hulu Migas Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Hukum Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM INVESTASI BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH PADA ASURANSI SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM KEANGGOTAAN SITUS KASKUS DIKAITKAN DENGAN PERDAGANGAN ONLINE (CYBER TRADE ) BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE DAN U NO. 8 TAHU 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem kewarisan bagi ahli waris yang diragukan status kelaminnya (Khuntsa) menurut hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem pelayanaan terpadu satu pintu dalam peningkatan investasi dan pendapatan asli daerah berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 ttg penanaman modal dan UU No. 32 tahun 2004 ttg pemerintahan daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dikaitkan Dengan Kewenangan Daerah Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM PELAYARAN PERBANKAN MELALUI AUTOMATIC TELLER MACHINE PADA PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk (BCA) DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/15/PBI/2007 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN UNDANG-UNDANG N

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM PEMBAYARAN E-CURRENCY YANG MENGGUNAKAN SERTIFIKASI DIGITAL DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDNAG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Pembinaan Terpidana Anak Dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Perilaku Di Lembaga Pemasyarakatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Pemidaan Dalam Hukum Humaniter Internasional Dan HAM Serta Penerapannya Dalam Penegakkan Hukum dan Pembangunan Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM PENGAMANAN SSL (SECURE SOCKET LAYER) SALAM FASILITAS ELECTRONIC BANKING DIKAITKAN DENGAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PBI NO. 9/15/PBI/2007 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI IN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM PENGAMBILAN PUTUSAN OLEH MPR MENURUT UUUD 1945 DAN KETETAPAN MPR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM PENGUPAHAN PENGAJAR YAYASAN PENDIDIKAN AL-MA`SOEM DALAM MENINGKATAN KESEJAHTERAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM PENGUPAHAN UNTUK PEKERJA PADA BIDANG KONSTRUKSI DI PT YUDIKARI KARSA UTAMA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Perlindungan Hukum Hak Desain Indsutri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri Menurut Sudut Pandang Konsumen dan Ahli Desain Yang Sesuai Dengan Persetujuan Trips/WTO dan Hukum Yang Hidup di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Berdasarkan Pemilaian Kebaruan Desain Industri Menurut Sudut Pandang Konsumen dan Ahli Desain Yang Sesuai Dengan Persetujuan Trips/WTO Dan Hukum Yang Hidup Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM PEWARISAN ATAS HARTA PUSAKA PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG PULO KABUPATEN GARUT JAWA BARAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Sanksi Dalam Memperkuat Kebijakan Self Assesment Di Bidang Perpajakan Dihubungkan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Terpadu Hukum Lingkungan Pada Kegiatan Eksplorasi Dan Eksploitasi Di Sekita Hulu Migas Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Usaha Waralaba di Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SITA ASSET PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) DI CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI SEBAGAI DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARYAWAN PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SITA EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) DAN PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) AKIBAT ADANYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PT. NADA TEXTILE INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SITA EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) DAN PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERUBAHAN PUSAT (P4P) AKIBAT ADANYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PT NADA TEXTILE INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sita Jaminan Atas Hak Atas Tanah Yang Merupakan Aset Negara Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SITUS LAYANAN PEMBUNUH BAYARAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SITUS YANG MEMBUKA PEMBLOKIRAN SITUS LAINNYA YANG MEMUAT UNSUR PORNOGRAFI BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SKEMA PRE NOTIFICATION PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PPENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN (P3SP) DALAM RANGKA MENCIPTAKAN PENCEGAHAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SPIONASE DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SPONSOR MINUMAN BERALKOHOL DI SERAGAM 9JERSEY) KLUB PADA PROGRAM SIARAN SEPAK BOLA DI TELEVISI NASIONAL SECARA LANGSUNG BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STANDARDISASI BARANG DAN JASA MENURUT UU NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DIBANDINGKAN DENGAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE DIHUBUNGKAN DENGAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN BEBAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Standarisasi Barang dan Jasa Menurut Undang2 No. 7 Th 2014 tentang Perdagangan Dibandingkan dengan Agreement on Technical Barrier To Trade Dihubungkan dengan Hambatan Teknis Perdagangan Bebas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STANDARISASI KESEHATAN PILOT DLM MENJAMIN KESELAMATAN PENERBANGAN DITINJAU DR PERSPEKTIF HKM UDARA INTERNASIONAL (STUDI KASUS GERMANWINGS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PADA APARTEMEN MANGGA DUA COURT JAKARTA PUSAT YANG BERADA DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATE TERRORISM DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM WARGA NEGARA PADA NEGARA YANG WILAYAHNYA TERANCAM HILANG AKIBAT PERUBAHAN IKLIM MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN ORANG TUA YANG WALI NIKAHNYA AYAH ANGKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS BADAN HUKUM PT ASEAN ACEH FERTILIZER (DALAM LIKUIDASI) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN FATWA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 119/KMA/VII/2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DA PERAN SERTA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM DALAM MEMBANTU PENYELESEIAN KONFLIK PALESTINA DAN ISRAEL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DAN AKIBAT HUKUM STAND-BY ARRANGEMENT DAN LETTER OF INTENT DALAM PEMBERIAN PINJAMANA KEPADA NEGARA ANGGOTA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Status dan Akibat Hukum Stand-By Arrangement dan Letter of Intent IMF dalam Pemberia Pinjaman Kepada Negara Anggota Menurut Hukum Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DAN FUNGSI AICHR DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN BERDASARKAN PIAGAM ASEAN 2007 DAN HUKUM HAM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DAN KEDUDUKAN BISNIS MASKAWIN DALAM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM WALI GAIB YANG DINYATAKAN HILANG DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DAN KEDUDUKAN PERKAWINAN YANG DIANUT OLEH MASYARAKAT ADAT KAMPUNG CIREUNDEU DI CIMAHI JAWA BARAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT SUNDA WIWITAN DAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DAN KEDUDUKAN PRE-WEDDING MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DARI KEWENANGAN THE UNITED NATIONS ORGANIZATION STABILIZATION MISSION IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO (MONUSCO) DAN BRIGADE PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM KONFLIK DI REPUBLIK KONGO TAHUN 2013 MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog