Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STATUS DEKLARASI MILENIUM SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Status Hak Pengelolaan Atas Tanah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam ( B.P. BATAM) Dikaitkan dengan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/Tahun 2013 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM ANAK MELALUI TEST DEOXYRIBO NUCLEIC ACID (DNA) TERHADAP PENYANGKALAN SAHNYA ANAK BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI PROSES BAYI TABUNG BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 19974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL TENGGELAM MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM DAN KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN OLEH IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA YANG MENGATUR TENTANG ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Status Hukum dan Peranan Justice Collaborator" Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia."tatus Hukum dan Peranan "Justice Collaborator" Dalam Sistem Perad"atus Hukum dan Peranan "Justice Collabor"tus Hukum dan Pe"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM DAN PERTANGGUNG JAWABAN TENTARA BAYARAN DALAM KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB ANAK PERUSAHAAN DALAM SUATU KELOMPOK PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS DALAM BIDANG TELEKOMUNIKASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM EDWARD SNOWDEN DALAM PENCARIAN SUAKA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM NGOs (NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBERIAN STATUS SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PEKERJA PDAM KABUPATEN BIAK NUMFOR YANG DIALIHKAN KEPADA PT. TIRTA RUAR BIAK DALAM RANGKA KERJASAMA ANTAR PDAM BIAK NUMFOR DENGAN BV. TIRTA PAPUA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PENGGARAP TANAH YG BELUM DIGANTI KERUGIANNYA OLEH PEMEGANG HAK GUNA USAHA YG HAK GUNA USAHANYA TELAH BERALIH KEPEMILIKAN DITINJAU DR UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 175/KPTS-II/2003 TAHUN 2003 TENTANG PENUNJUKAN PERLUASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAH (TNGHS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE YANG DIAJUKAN OLEH DEBITOR DI LUAR PERKARA KEPAILITAN TERHADAP PERNYATAAN PALIT DEBITOR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PERKAWINAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN PARMALIM DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PERKAWINAN WANITA YANG MEMPUNYAI DUA SUAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PESAWAT UDARA SIPIL YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SENJATA PENGHANCUR BERDASARKAN KONVENSI CHICAGO 1944

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PIHAK PEMBERONTAK DALAM SENGKETA BERSENJATA INTERNAL YANG DIINTERNASIONALISASI BERDASARKAN HUKUM HUMANITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PULAU BUATAN (ARTIFICIAL ISLAND) DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN LAUT LEPAS BESERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN KEDAULATAN DAN JURISDKSI NEGARA MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM SUAMI SEBAGAI ORANG ASING DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI AHLI WARIS MENDIANG ISTERINYA ATAS BOEDEL BERUPA TANAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TAIWAN SEBAGAI NEGARA TERKAIT DENGAN KEANGGOTAANNYA DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DAN IMPLIKASINYA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TANAH BENGKOK DI DESA CIMENYAN KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TANAH DAN BANGUNAN SDN LEBAKWANGI 01 ARJASARIYANG DIGUGAT OLEHAHLI WARIS PEMILIK TANAH DITINJAU DARI UU NO 5 TAHUN 1960 TENTEANG PERATURAN DASAR POKOK -POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TANAH SEKOLAH MASTER DEPOK DALAM PENGADAAN TANAH SECARA LANGSUNG UNTUK PEMBANGUNAN TERMINAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN TERKAIT LAINNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TANAH WAKAF DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM PASCA TSUNAMI TAHUN 2004 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PELAKSANA LAINNYA MENGENAI WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TAWANAN PERANG DALAM SENGKETA BERSENJATA ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN TALIBAN MENURUT KONVENSI JENEWA 1949 DIHUBUNGKAN DENGAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO. 1373 TAHUN 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM WILAYAH TEPI BARAT, JALUR GAZA, DAN JERUSALEM TIMUR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 35/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEABSAHAN NEW YORK AGREEMENT 1962 ANTARA INDONESIA DAN BELANDA TERHADAP KEDAULATAN NKRI DI PAPUA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (PLAATSVERVULLLING) MENURUT HUKUM ADAT BATAK DAN HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEDUDUKAN HARTA YANG DIBERIKAN PADA SAAT TEH PAI" DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT TIONGHOA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974"TATUS KEDUDUKAN HARTA YANG DIBERIKAN PADA SAAT "TEH PAI" DALAM PROSESI PERKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEDUDUKAN NGO/LSM INTERNASIONAL (GREENPEACE) SEBAGAI SUBYEK HUKUM DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEPEMILIKAN HAK CIPTA DALAM WAKAF BUKU ELEKTRONIK (E-BOOK) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEPEMILIKAN KEPULAUAN DIAOYU/SENKAKU (TIONGKOK V. JEPANG) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEPEMILIKAN KEPULAUAN SPRATLY DI LAUT CHINA SELATAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Status kepemilikan pulau pasir dalam MOU BOX 1974 antara indonesia dan australia menurut hukum internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Status Kepemilikan Pulau Pasir Dalam MOU Box 1974 Antara Indonesia dan Australia Menurut Hukum Internasional""Status Kepemilikan Pulau Pasir Dalam MOU Box 1974 Antara Indonesia dan Australia Menurut Hukum Internasional""

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEPEMILIKAN PULAU POPOLE DAN PULAU LIWUNGAN DI KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN BERDASARKAN UU NO 1 TAHUN 2014 JO UU NO 27 THN 2007 TENTANG PENGATURAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEUANGAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK LUAR KAWIN ANTARA PASANGAN PRIA DAN WANITA BEDA KEWARGANEGARAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEWARGANEGARAAN DAN PEWARISAN DARI ANAK ANGKAT YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN WARGA NEGARA ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KECAMATAN LEUWIDAMAR KAB.LEBAK PROV.BANTEN SETELAAH DI TERBITKAN UU NO 6 THN 2014 TENTANG DESA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS MILISI ASING MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Pengiriman Laskar Jihad dari Indonesia ke Afganistan)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS NEGARA BUKAN PESERTA DALAM STATUTA ROMA 1998 DALAM HAL DUGAAN ADANYA KEJAHATAN PERANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS NEGARA PALESTINA SEBAGAI NEGARA PENGAMAT NON-ANGGOTA DI PBB DIKAITKAN DENGAN PENGAJUAN PERKARA KEJAHATAN INTERNASIONAL KE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI WILAYAH KONFLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS PENGAKUAN (RECOGNITION) TERHADAP PEMERINTAHAN BARU HASIL KUDETA MILITER MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS KUDETA MILITER MESIR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS PENGUASAAN SULTAN GROUND DAN PAKU ALAM GROUND DI KESULTANAN YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Status Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Politik Luar Negeri Dan Pasal 11 UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog