Halaman Pertama Sebelumnya 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Berikutnya Halaman Akhir

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NO.253/PDT/2007/PT.BDG TENTANG SENGKETA PEMBAYARAN PROYEK JALAN TOL CIPULARANG TAHAP II ANTARA PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK DAN IRCON INTERNATIONAL LIMITED MELAWAN PT BETON INDOTAMA SURYA

Artaji, S.H.,M.H. - Hj. Etty Haryati Djukardi, S.H.,M.H.,CN. - Inez Mia Stefiani

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 110/PID/2007/PT.BDG MENGENAI TIDAK DIPERHATIKANNYA KEADAAN YANG MERINGANKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM VIDE PASAL 197 AYAT 91) HURUF f KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Achmad Tasrikin - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 206/Pdt/2008/PT. Bdg TENTANG SENGKETA PERJANJIAN LEASING DENGAN JAMINAN FIDUSIA ANTARA TN. GAN GAN JAYA WIBAWA DAN PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES

Dr. Supraba Sekarwati W, S.H.,CN. - Jody Perdata Ginting - Tri Handayani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 72/PDT/2002/PT.BANDUNG TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL MELAWAN DENNY MULIANA

Etty Mulyati, S.H.,M.H. - Irna Nur Sufifi S. - Kilkoda Agus Saleh, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NO. 101/PDT/PT.DKI MENGENAI PEMUTUSAN SECARA SEPIHAK INTERNATIONAL DISTRIBUTION AGREEMENT ANTARA GARUDA POWER EQUIPMENT MELAWAN GENERAL MOTOR CORP.

An-an Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Huala Adolf, S.H.,LL.M.Ph.D. - Martha Uly Roha

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NO. 335/PEN/63/Pdt/1984/PT DKI TANGGAL 30 APRIL 1984 TENTANG SENGKETA PEMILIKAN RUMAH ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1960 (UUPA) JO PP N

Eddy Ruchiyat, SH. - Tony Alfiantono - Yani Pujiwati, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 404/Pdt/1997/PT DKI TENTANG GUGATAN PT POLI NUSA PACIFIC KEPADA YULIANTO HARIYANTO TENTANG HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER INTEGRATED SYSTEM DAN INTEGRATED HOTEL SYSTEM

Evita Firdatunisa - Prof. Dr. Man Suparman Sastrawidjaja, SH., SU. - Rika Ratna Permata, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewajiban hukum perusahaan asuransi pailit terhadap nasabah

H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN - Muh. Arief Satriadi D. - Prof.Dr.H. Man S. Sastrawidjaja, SH, SU

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA/KEJAHATAN PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING) DI INDONESIA

Cloryne T.ID, S.H.,LL.M. - DEBBY KRISTIN - R.A. Gusman Catur Siswadi, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN KEPEMILIKAN SURAT KETERANGAN WARIS BAGI ANAK DARI PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA ASLI DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1

Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Siti Hedianty - Susi Dwi Harijanti, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN MEMBAYAR GANTI KERUGIAN DALAM TINDAKAN ILLEGAL LOGGING (PENEBANGAN LIAR ) DI PROPINSI JAWA BARAT DAN BANTEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

H.A.A. Dajaan Imami, S.H.,M.H. - Marisa Yulyan Zulkarnaen - Somawijaja, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN NEGARA DALAM MEMENUHI HAK ATAS AIR ( THE RIGHT TO WATER) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Andzar Ibrahim - Dr. Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M. - Irawati Handayani, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN NEGARA PESERTA DAN BUKAN NEGARA PESERTA STATUTA ROMA : STUDI KASUS LIBYA 2011

Diajeng Wulan Christianty, S.H.,LL.M. - H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M. Ph.D. - Novryan Pahlawan Sumharto

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP ANAK-ANAK JALANAN YANG MASIH MEMILIKI ORANG TUA YANG TINGGAL DI RUMAH SINGGAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK

Dr. Sherli I Slamet, S.H.,M.H.,C.N. - Hazar Kusmayanti, S.H.,M.H. - MAYA S. TUNGGAGINI

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNGSI YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN KURBAN MENUTUR UNTOC 2000 DAN REFUGEE CONVENTION (STUDI KASUS WARGA KOREA UTARA DI TIONGKOK)

DR IDRIS SH MH - GENTUR WIDOTOMO - NELLA SUMIKA PUTRI SH MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN NEGARA YANG DIDASARKAN PADA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARDJO TERHADAP GANTI KERUGIAN KORBAN LAPINDO DALAM SISTEM HUKUM LINGKUNGAN NASIONAL

Deafani Perdana - Dr. H. Imamulhadi, S.H.,M.H. - Maret Priyanta, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN NON-STATE PARTY DARI KONVENSI TENTANG PENGUNGSI 1951 TERHADAP PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA BERDASARKAN PRINSIP UMUM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Chandra Rony Lumbantobing - Dr. Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M. - Irawati Handayani, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewajiban notaris untuk merahasiakan akta dikaitkan dengan kewenangan penyidik untuk memperoleh keterangan sebagaimana diatur dalam pasal 66 UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

Dr. Not. Herlien SH - Not. Badar Baraba, SH., MH - Sanggra Aderio Anggestha

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta dalam kaitannya dengan masalah perpajakan ditinjau dari UU No. 28 th 2007 ttg ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Hj. Yeyet Solihat - Tommy Prayogo, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN PEMBATASAN JUMLAH OUTLET/GERAI WARALABA OLEH KFC (KENTUCKY FRIED CHICKEN) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO.07/M-DAG/PER/2/2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN DALAM WARALABA UNTUK JENIS USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN

Gita Lestari - H. Iwan Hermawan, S.H.,M.H. - Hj. Yayu Rochaya, S.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK ATAS PENJUALAN ASET BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN DI INDONESIA

Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Marina Yulia Herina Manurung - Zaenal Muttaqin, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN ATAS PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENCEGAH PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Pupung Faisal, S.H.,M.H. - Riandi Apriliansyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN ATAS PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENCEGAH PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Pupung Faisal, S.H.,M.H. - Riandi Apriliansyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

Anisa Widyasari - Miranda Risang Ayu, SH., LL.M., Ph.D. - Rahayu Prasetianingsih, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN PEMILIK KAFE UNTUK MEMBAYAR ROYALTI KEPADA YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) BERDASARKAN PERJANJIAN LISENSI ATAS PENGGUNAAN LAGU ATAU MUSIK SECARA KOMERSIAL DI KAFE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN

Duma Sinta Uli Munthe - H. Iwan Hermawan, S.H., M.H. - Hj. Rika Ratna Permata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN PENCARTER KAPAL DALAM MENUNJUKAN PELABUHAN YANG AMAN (SAFE PORT) BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER WAKTU DAN DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN DALAM KUHD

Anaita Afriana, S.H., M.H. - Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Tri Angga Kamal

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN PENDIRIAN LEMBAGA KEARSIPAN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - Dr. Zainal Mutaqqin, S.H., M.H. - TRIPANJI ARYAWARDHANA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTRAK ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM

Dr. Bambang Daru, S.H., M.H. - Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H. - HARYO SUMARNO

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN PENGUASA PENDUDUKAN (OCCUPYING POWER) BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL: STUDI KASUS BASSIOUNI DI JALUR GAZA TAHUN 2007

Chloryne Trie Isana Dewi, S.H., LL.M. - Dr. Idris, S.H., M.A. - MOHAMAD AFDHA LARDO

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI DALAM PERKAWINAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H.,M.H. - Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H.,M.H.CN. - Intan Kartini

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH TERHADAP ANAK LUAR KAWIN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM BERDASARKAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991

Djanuardi, S.H.,M.H. - Hj. Siti Rahayu Hadiman, S.H. - Maryami Rahmadiah

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN BADAN ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONTRUKSI INDONESIA DIKATIKAN DENGAN UU NO 18 THN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI JUNCTO UU NO 30 THN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

ARTAJI SH MH - DR HJ YANI PUJIWATI SH MH - LAURA PRISSILIA GINTING

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DENGAN ARBITRASE MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Djanuardi, S.H.,M.H. - Eka Dian Ilalang - Prof.Dr.H. Eman Suparman, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN BUPATI DALAM PROSES ROTASI SERTA MUTASI JABATAN KEPALA DINAS DI JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Adrian E. Rompis, S.H., M.H., BBA - Deden Suryo Raharjo, S.H., M.H. - Faiq Irfan Rofii

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewenangan Camat Dalam Pemberian Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Garut Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Good governance Dan Pelayanan Publik

Abi Ma'ruf Radjab, SH., MH. - Dr. Zainal Muttaqin, SH., MH. - UGUN GUNTARI

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP HAK MEWARIS ANAK KANDUNG DAN KEMENAKAN MENURUT SISTEM HUKUM ADAT MINANGKABAU

Bambang Daru Bugroho, S.H.,M.H. - Hj. Sherly Imam Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Rachmi Pratiwi

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DALAM LEGISLASI PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT UMUM SWASTA BERDASARKAN OTONOMI DAERAH

DIcky Risman, S.H., M.H - Tedy Suryadi - Zainal Muttaqin, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN DEWAN KEAMANAN PBB DAN UNI AFRIKA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DARFUR DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Hj. Ietje K. Andreas, S.H., M.H. - Dr. Idris, S.H., M.A. - Syandy Ramadhan

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN DISKRESIONAL PENYIDIK POLRI PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRESTA BEKASI MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA

DESTRI PRASETYOANDI - Wanodyo Sulistyani, S.H., M.H., LL.M. - Widati Wulandari, S.H., M.Crim.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS GUGATAN CITIZEN LAWSUIT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Artaji, S.H.,M.H. - Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H.,M.H. - Yusuf Sofian

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN ICRC DALAM LAPORAN KEJAHATAN PERANG TERKAIT PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KASUS ABU GHRAIB

Diajeng Wulan Christianti, SH.,L.LM - Dr. Fadillah Agus, SH., M.H - Rifqi Fadhlilah

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA MEWAKILI BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK BERACARA DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 07 TAHUN 2012

Anita Afriana, S.H., M.H. - Linda Rachmainy, S.H., M.H. - SHADRINA ALMAS

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN JAKSA UNTUK MEMPAILITKAN DEBITOR DEMI KEPENTINGAN UMUM (DALAM KASUS PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PT. IBIST)

David Michael Simbolon - Dr. Eman Suparman, S.H.,M.H. - Nyulistiowati Suryanti, S.H.,M.H.CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK PAKAI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILANB TATA USAHA NEGARA

Abi Ma'ruf Radjab, S.H.,M.H. - Betty Rubiati, S.H.,M.H. - MEISHERLY NOVITA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM HAL PENUNTUTAN TERHADAP PERBARENGAN TINDAK PIDANA (CONCURSUS) ANTARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Napindo Simbolon - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM HAL PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI B IDANG PENYIARAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

H. Agus Takariawan, SH., MH. - Melani - Prof. Dr. Hj. Mein Rukmini, SH., MS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN KOMISIS PEMBERANTASAN KORUPSI (kpk) DALAM PENYIDIKAN KASUS BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS TERHADAP TERSANGKA SJAMSUL

Andar Mido Pardamean Batubara - Lies Sulistiani, S.H.,M.H. - Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewenangan kurator memohon pembatalan tindakan debitor yang merugikan harta pailit ke pengadilan niaga dalam perkara PK MA No. 012/PK/N/2000 dihubungkan dengan perlindungan hukum bagi kreditor dalam kepailitan

Hj. R. Kartikasari, SH.,MH - Prof.Dr.H. Man S. Sastrawidjaja, SH, SU - Sultoni

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGADILI SENGKETA PILKADA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Muhammad Fahmi Haikal - Prof.Dr.I.Gde Pantja Astawa, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG RATIFIKASI

Ali Abdurahman, S.H.,M.H. - Fuad hasan - Inna Junaenah, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Berikutnya Halaman Akhir

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit

GMD

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog