Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Melakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Dalam Perspektif Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN MENTRI KEUANGAN TERKAIT PENGHAPUSAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH UNTUK KELOMPOK BARANG YANG TERBUAT DARI KULIT DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PROV DKI JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN MENYIMPAN BARANG SITAAN HASIL TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan notaris dalam membuat membuat akta koperasi menurut keputusan Meneg Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi dihubungan dengan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan notaris dalam pembuatan akta risalah lelang berpedoman pada UU no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikaitkan dengan Vendu reglement, Vendu

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan menurut UU No. 30 th 2004 tentang jabatan notaris dihubungkan dengan pasal-pasal peraturan pemerintah No. 37 th 1998 tentang peraturan jabatan pembuat akta tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan notaris dalam pembuatan keterangan hak waris pasca berlakunya UU jabatan notaris dihubungkan dengan cita-cita unifikasi hukum nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kegiatan Asuransi Unit Link Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Pengelolaan Asuransi Dan Dana Investasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP KEGIATAN ASURANSI UNITLINK DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLAAN ASURANSI DAN DANA INVESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PEJABAT DESA DALAM MEMBUAT SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta-akta pemindahan dan pembebanan hak atas tanah yang dibuat sendiri berpedoman kepada PP No. 37 thn 1998 ttg Peraturan Jabtan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MENGATUR PENGGUNAANDANA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGUPAYAKAN PENERIMAAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PEMERINTAH UNTUK MEMBATALKAN PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL YG MELANGGAR KEPENTINGAN NASIONAL BERDASARKAN PSL 85 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU NO 7 THN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DIKAITKAN DENGAN VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES 196

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE) UNTUK MENYESUAIKAN PRODUK FRANCHISE ASING DENGAN KEADAAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PP NO 42 TAHUN 2007 TENTANG PERJANJIAN WARALABA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI SENGKETA PERBANNKAN SYARIAH YANG MELIBATKAN PIHAK NON MUSLIM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENJATUHAN TALAK DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG û UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG û UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG û UNDANG NOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MENYELESAIKAN GUGATAN KEBERATAN PUTUSAN BPSK DIHUBUNGKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN DISTRIK NEGARA BAGIAN WASHINGTON AMERIKA SERIKAT UNTUK MENGADILI SECARA IN ABSENTIA LETJEN JOHNNY LUMINTANG DIKAITKAN DENGAN ALIEN TORT CLAIMS ACT 1789 DAN TORTURE VICTIM PROTECTION ACT 1992

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA YANG MENGANDUNG KLAUSULA ABITRASE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PAILIT DENGAN ADANYA KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERJANJIAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA MENURUT UU NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIB

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DLM MEMUTUS DAN MENGADILI KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG GRASI DLM KASUS CORBI DAN DUO BALI NINE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENYADAPAN DAN MEREKAM PEMBICARAAN YANG DIMILIKI OLEH PENYIDIK KPK DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAN ASASI MANUSIA (HAM) DI iNDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil BEA Dan CUKAI Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Dalam Pemberantasan Penyelundupan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN (UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PNS Direktorat Jenderal Pajak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PASAL 94 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Kegagalan Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Dihubungkan Dengan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidna

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN ANTARA PASANGAN MUSLIM DAN NON MUSLIM YANG PERKAWINANNYA DICATATKAN DIKANTOR URUSAN AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN POLRI DALAM PENYELIDIKAN DANA PENYIDIKAN TERKAIT TINDAK PIDANA YANG TELAH DISELESAIKAN MELALUI PENGADILAN ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN ANGGOTA DPR YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR, DPD, DAN DPRD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN DAN PEMBUBARAN KEMENTRIAN NEGARA MENURUT UUD 1945 DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTRIAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PUSAT INVESTASI PEMERINTAH SELAKU BADAN LAYANAN UMUM DIBAWAH KEMENTRIAN KEUANGAN ATAS DIVESTASI SAHAM PT NEWMONT NUSA TENGGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT DALAM PUTUSAN NOMOR 34/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN MEREKD7G ANTARA GADO S.R.L. (PENGGUGAT) DAN TJANDRA DJUWITO (TERGUGAT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENANGANI ORANG GILA YANG TELANTAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN SUBPOENA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELIDIKAN PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) DALAM MELAKUKAN TINDAKAN INTERVENSI KEMANUSIAAN BERDASARKAN THE NORTH ATLANTIC TREATY 1949

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN TUKANG GIGI DI KOTA BANDUNG SEBAGAI PELAYANAN KESEHATAN NO MEDIS DIBIDANG ORTODONTI DIKAITKAN DGN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN UNI EROPA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI NEGARA YANG BUKAN ANGGOTANYA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN WHO DALAM MENANGANI BAHAYA ROKOK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEYAKINAN HAKIMDALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 183 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLASIFIKASI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSA ABITRASE DALAM TRANSAKSI E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSA BAKU DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI TOKO ONLINE DALAM SITUS JEJARING SOSIAL FACEBOOK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSUL PERJANJIAN WARALABA YANG DAPAT MENGHAMBAT PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog