Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK UMUM TERHADAP KERUGIAN NASABAH YANG TERJADI DALAM PRAKTIK BANCASSURANCE DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 6/43/DPNP TAHUN 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BIDAN DALAM HAL TERJADINYA ABORTUS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BIDAN SEBAGAI TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I. NO. 900 / MENKES / SK / VII / 2002 TENTANG REGISTRASI DAN PRAKTIK BIDAN, JUNCTO UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan KesehatanDasar Dihubungkan Dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 900/Menkes/SK/VII/2002 Tentang Registrasi Dan Praktik Bidan, Juncto UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BPR TERHADAP PIHAK KE 3 YG DIRUGIKAN AKIBAT AKUISISI BANK DIHUBUNGKAN DGN UU PERBANKAN DAN PP NO 28 THN 1999 TENTANG MERGER KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP MUSNAHNYA STOK KARET OLAHAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK MANDIRI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEVELOPER SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH DI PERUMAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP PEMBELI PERUMAHAN TERKAIT BELUM DIPENUHINYA PERIZINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN (SRS) ATAS PENGHENTIAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK (RUSUNAMI) BERDASARKAN UU NO 8 THN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO 20 THN 2011 TETNTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Developer Terhadap Penawaran Yang Dipublikasikan Dalam Jual Beli Perumahan Margahayu Raya Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Pemukiman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PT. ASIAN AGRI GROUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEWAN KEAMANAN BANGSA-BANGSA TERHADAP NEGARA YANG MENDAPAT STATUS FAILED STATE BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP INVASI NEGARA FEDERASI RUSIA (RUSSIAN FEDERATION STATE) KE GEORGIA DALAM MEMELIHARA PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM INVASI AMERIKA SERIKAT KE IRAK DAN IMPLIKASINYA BAGI PIAGAM PBB

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS TERHADAP KREDITOR ATAS PAILITNYA PERSEROAN TERBATAS AKIBAT KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENGURUSAN DIREKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN SUATU PERSEROAN TERBATAS PADA PERKARA PERMOHONAN PAILIT ANTARA THE HONGKONG CHINESE BANK MELAWAN PT DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN MENYESATKAN BERUPA PERNYATAAN BERLEBIH (OVERSTATEMENT) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) DI PERUM PERHUTANI DALAM KERANGKA UU BUMN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAN (CSR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN (PERSERO) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP KERUGIAN PERSERO TERKAIT KERUGIAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN MANAJER INVESTASI DALAM PENGELOLAAN REKSADANA BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JO UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Direksi Perseroaan Terbatas (PT) Suatu Rumah Sakit Swasta Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Analisis Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Juncto Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas (PT) Suatu Rumah Sakit Swasta Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Analisis Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Juncto Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM AKUISISI SUATU PERUSAHAAN YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM HAL PELANGGARAN TERHADAP ANGGARAN DASAR PERSEROAN MAUPUN PIHAK KETIGA DITINJAU MENURUT UU NO 40 THN 2007 DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Proses Likuidasi yang Dimohonkan Pailit Berdasarkan Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI YANG PENGANGKATANNYA BATAL DEMI HUKUM ATAS PERBUATAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Pada Bank Berbentuk Perseroan Terbatas Terbuka Dikaitkan Dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Cooperate Governace Dihubungkan Dengan Peraturan Bank Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DOKTER ATAS KERUGIAN PASIEN AKIBAT DILAKUKANYA INDUKSI HAID SEBAGAI TINDAKAN MEDIS TERTENTU DALAM UPAYA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab dokter atas kerugian pasien akibat kesalahan dalam tindakan medik dihubungkan dengan UU no. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Dokter Dalam Pemenuhan Hak Pasien Atas Informasi Dalam Perawatan Pasca Operasi di Rumah Sakit Didasarkan undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Juncto Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DOKTER DAN RUMAH SAKIT ATAS KERUGIAN PASIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN DAN UNDANG-UNDNAG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KERAHASIAAN PASIEN PENGIDAP PENYAKIT AIDS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KERUGIAN PASIEN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Entitas Non-Pemerintah (Non-Governmental Entities) Dalam Kegiatan Keruangangkasaan Ditinjau Dari Hukum Ruang Angkasa Internasional dan Implementasinya Dalam Peratusan Perundang-undangan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Entitas Non-Pemerintahan (Non-Governmental Entities) Dalam Kegiatan Keruangangkasaan Ditinjau Dari Hukum Ruang Angkasa Internasional Dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB GANTI KERUGIAN RUMAH SAKIT BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM KEPADA KORBAN MALPRAKTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM BIDAN DALAM PERTOLONGAN PERSALINAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANALIS KESEHATAN DAN TINDAKAN HUKUM PASIEN ATAS UPAYA KESEHATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN KEPMENKES NOMOR 370/MENKES/SK/III/200

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM APOTEKER TERHADAP PASIEN SELAKU KONSUMEN AKIBAT KELALAIAN PEMBERIAN OBAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM DARI PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI TERHADAP PENYEBARAN SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) SPAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER ATAS KERUGIAN PASIEN AKIBAT KESALAHAN DIANOGSIS DLM PELAYANAN KESEHATAN DIDASARKAN UU NO 29 THN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN DAN UU NO 36 THN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER ATAS KERUGIAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER ATAS KESELAMATAN PASIEN DI RUMAHSAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan Radiologi Diagnostik Dihubungkan Dengan Permenkes Nomor 78/MENKES/PER/VIII/2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Jo. Undang-Undang No.m 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedoktera

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Penghentian Kehamilan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Didasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Jo Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Hukum Dokter Forensik Terhadap Terjadinya Pemaparan Hasil Autopsi Korban Pembunuhan dalam Kasus Marthadinata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM KONTRAKTOR ATAS PEMENUHAN GANTI KERUGIAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI PEMBERI SERUTY BOND DALAM JASA KONSTRUKSI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 18 TH 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM KURATOR YANG MERUGIKAN HARTA PAILIT TERHADAP KREDITOR DALAM KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (UU KPPU) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM OPERATOR SELULER TERHADAP IKLAN PERANG TARIF YANG MENYESATKAN KONSUMEN MELALUI MEDIA TELEVISI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBERI ANTIBIOTIKA SECARA BERLEBIHAN TERHADAP AYAM BROILER DIHUBUNGKAN DENGAN HAK KONSUMEN ATAS KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG K

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog