Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Tanggung Jawab Negara Menjamin Dan Melindungi Kebebasan Beragama Dan Berkepercayaan Berdasarkan UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA PELUNCUR TERHADAP BENDA ANGKASA YANG DIALIHKAN KEPEMILIKANNYA KEPADA MULTINATIONAL CORPORATION MENURUT HUKUM RUANG ANGKASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK DARI NEGARA PENGIRIM DI HUBUNGKAN DENGAN KONVENSI WINA 1961 (KASUS PEMBOMAN DI DEPAN KEDUTAAN BESAR AUSTRALIA DI JAKARTA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK DAN KELUARGANYA BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 DAN KONVENSI NEW YORK 1973

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP PENAHANAN WARGA NEGARA ASING MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER DIHUBUNGKAN DENGAN SUPREMACY CLAUSE DALAM KONSTITUSI AMERIKA SERIKAT (KASUS MEKSIKO VS AMERIKA SERIKAT TAHUN 2003)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA SEBAGAI STATE OF REGISTRY TERHADAP SATELIT YANG TELAH MENGALAMI PENGALIHAN KEPEMILIKAN DAN REGISTRASI BERDASARKAN HUKM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Negara Terhadap Penyelesaian Konflik Bersenjata Internal Melalui Pengadilan Hybrid Menurut Perspektif Hukum Internasional Dan Prakteknya Di Beberapa Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP BADAN HUKUM ASING DIHUBUNGKAN DENGAN ILC DRAFT ON RESPONSIBILITY OF STATE FOR INTERNASIONALLY WRONGFUL ACTS 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP IMIGRAN ILEGAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (SUATU TINJAUAN ATAS KASUS IMIGRAN ILEGAL YANG BERADA DI DALAM KAPAL BARANG NORWEGIA ôTAMPAö)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DI INDONESIA DAN KAITANYA DENGAN PERSETUJUAN TRIPS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENERBANGAN INTERNASIONAL YANG BERDAMPAK BAGI PERUBAHAN IKLIM MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENYERANGAN KAPAL DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL(STUDI KASUS PENYERANGAN KAPAL MAVI MARMARA OLEH ISRAEL)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERDAGANGAN WANITA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR DAN PENERAPANYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP SAMPAH RUANG ANGKASA (SPACE DEBRIS) YANG BERDAMPAK BAGI LINGKUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN SPACE TREATIES DAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA ASING ATAS ANCAMAN HUKUMAN MATI di NEGARANYA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TRANSIT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL SERTA IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TRANSIT KEPAD KAUM ETNIS MINORITAS ROHINGYA YANG TIDAK MEMILIKI STATUS KEWARGANEGARAAN (STATELESS PERSON) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Negara Untuk Keselamatan Lalu Lintas Penerbangan Di timor Leste Berdasarkan Chicago Convention 1944 Dan Timor Leste Civil Aviantion Basic Law

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA YANG BERBATASAN DENGAN SELAT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN PEROMPAKAN DI SELAT MALAKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA-NEGARA UNI EROPA ATAS PELANGGARAN TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGSI BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) ATAS KERUGIAN NEGARA KETIGA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM INTERNASIONAL (KASUS LEGALITY OF USE OF FORCE)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Notaris Dalam Melaksanakan Jabatannya Sebagai Pejabat Publik Dalam Kaitannya Dengan Pelayanan Publik Dan Tanggunga Jawab Negara Memberikan Perlindungan Terhadap Notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatannya Sebagai Pejabat Umum Dalam Kaitannya Dengan Pelayanan Publik dan Tanggung Jawab Negara Memberikan Perlindungan Terhadap Notaris.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB OPERATOR PESAWAT UDARA TERHADAP PIHAK KETIGA KORBAN KECELAKAAN PESAWAT CONCORDE AIR FRANCE (AF) 4590 BERDASARKAN KONVENSI ROMA 1952 DAN PROTOKOL MONTREAL 1978

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PEMENUHAN KESEHATAN ANAK BALITA YANG MENGALAMI GANGGUAN POLA MAKAN (PICA) BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya dalam kerangka UU no. 23 thn 2002 ttg Perlindungan Anak jo UU no. 23 thn 2004 ttg Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB P.T. ANGKASA PURA I (PERSERO) DALAM PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) KEPADA MASKAPAI TERKAIT PADAMNYA LISTRIK DI BANDARA NGURAH RAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBAGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER DALAM HAL TERJADINYA KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH DEVIASI YANG DILAKUKAN NAHKODA KAPAL DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN THE HAGUE VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM KONTRAK KONSTRUKSI DIKAITKAN DENGAN KEGAGALAN BANGUNAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK YANG MENYEBABKAN JATUHNYA PESAWAT TWA 800 DI EAST MORICHES, NEW YORK, PADA TANGGAL 17 JULI 1996 DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI WARSAWA 1929 DAN MONTREAL 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN PBB DALAM KASUS KEJAHATAN GENOSIDA DI SREBRENICA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PBB TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN OLEH PEJABAT SIPIL INTERNASIONAL (INTERNATIONAL CIVIL SERVANTS) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab Pedagang informal sebagai pelaku usaha terhadap kerugian konsumen NPM L2N.00.036 L2N.00.046 L2N.00.035 L2N.00.062 L2N.00.031 L2N.01.002 L2N.00.016 L2N.00.026 L2N.01.050 L2N.00.054 L2N.00.064 L2N.00.074 L2N.00.056 L2N.0

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) TERHADAP PENDAFTARAN TANAH WAKAF DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP JAMU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 102 TAHUN 2000 TENTANG STANDAR NASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA LAUNDRY TERHADAP BARANG MILIK KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM PERJANJIAN DALAM BUKU III KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ONLINE TERHDAP KERUGIAN YANG DIDERITA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK AKIBAT PRAKTIK ASTROTURFING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perdagangan Obat Tradisional Berbahan Kimia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perdagangan Obat Tradisional Berbahan Kimia Yang Dapat Membahayakan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pos Terhadap Konsumen Berkaitan Dengan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian E-Logistics Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Rangka Pegembangan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab pelaku usaha produsen terhadap kerugian konsumen karena mengkonsumsi makanan tercemar

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KEHALALAN PRODUK PANGAN OLAHAN DITINJAU DARI UU NO.7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN DAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PENGGUNAAN BAHAN KLORIN DALAM PRODUK PANGAN (BERAS) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan bahan tambahan berbahaya pada produk pangan ditinjau dari UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan mengkonsumsi daging sapi impor yang tidak memenuhi standarisasi mutu didasarkan UU no. 8 thn 1999 ttg perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Karena Informasi Yang menyesatkan Dalam Perdagangan Secara Elektronik (Electronic Commerce) Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 11 Tahun 20

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen karena informasi yang menyesatkan dalam perdangangan secara elektronik (electronic commerce) berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang nomor 11

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ATAS LAYANAN PURNA JUAL MOBIL FORD DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog