• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Cimahi

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120100267	351 Toc i/R.17.386	Perpustakaan Pusat (REF.17.386)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Toc i/R.17.386
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	x,;255 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Toc i
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bertujuan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Moch.Itoc Tochija

• Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bertujuan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan mendirikan bangunan, yaitu terciptanya tata bangunan yang tertib dan memenuhi standar teknik bangunan serta estetika, sehingga aman, nyaman, sehat dan memiliki nilai ekonomi untuk dijadikan tempat hunian atau melakukan aktivitas ekonomi dan sosial budaya bagi penghuni atau penggunanya, namun dalam pelaksanaannya kebijakan ini menemui berbagai permasalahan, baik yang berasal dari sisi internal maupun ekstemal kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif dengan populasi sejumlah sIakeholders yang berkaitan dengan kebijakan IMB di kota Cimahi. Temuan teoritik penelitian ini menunjukkan fakta yang berbeda dan tidak memperkuat sejumlah temuan penelitian terdahulu yang berkesimpulan bahwa pihak pertama yang menjadi penyebab lemahnya implementasi kebijakan adalah pemerintah khususnya aparatur pemberi layanan. Faktor konteks dan lingkungan sosial politik dan ekonomi dimana kebijakan itu diterapkan dan faktor isi atau substansi dari kebijakan berperan penting dalam implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini dapat dirumuskan konsep baru bahwa konsep Edwards III (1980) dan Grindle (1980) masing-masing dianggap masih kurang cukup memadai untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan pada sebuah daerah atau wilayah yang memiliki karakteristik khas dan unik seperti kota Cimahi. Gabungan dari kedua teori -itu akan lebih memudahkan untuk memahami proses tersebut, meskipun tidak cukup tetapi diyakini lebih memadai jika keduanya digabungkan sekaligus. Implementasi kebijakan merupakan bagian penting dari keseluruhan proses organisasional dari organisasi puhlik yang tidak vacum secara sosial. Keberadaannya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosialnya, sehingga aspek internal dan eksternal organisasi sangat menentukan proses implementasi kebijakan. Dalam kasus kota Cimahi, ternyata aspek konten dan konteks kebijakan memiliki pengaruh yang lebih menonjol dibandingkan aspek yang lain. Adapun yang termasuk aspek konten dan konteks tersebut mencakup di dalamnya unsur lingkungan kebijakan berupa kepemimpinan dan kehendak politik pemerintahan yangkuat, terutarna dari unsur eksekutif (Walikota). Juga kondisi obyektif kota Cimahi yang khas dan unik dari sisi sosial politik, ekonomi, geografis dan spasial.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.