• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

penyusunan anggaran penerintahan daerah ( studi partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja di kab. Way Kanan, prop. Lampung

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001100100120	351.722 Ant p/R.17.405	Perpustakaan Pusat (REF.17.405)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351.722 Ant p/R.17.405
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2010
  Deskripsi Fisik	xiv,;326 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351.722 Ant p
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Dengan menggunakan penelitian kualitatif, peneliti
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Antony, Edward

• Penelitian tentang penyusunan anggaran pemerintah daerah dilakukan di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dari tahun 2007-2009. Penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa penyusunan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan belum mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat serta belum didasarkan pada kinerja dari setiap satuan kerja perangkat daerah. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini dimaksudkan untuk memecahkan dua pertanyaan penelitian yaitu (a) mengapa penyusunan anggaran berbasis kinerja belum mencenninkan kebutuhan dan prioritas kebutuhan masyarakat dan (b) bagaimana partisipasi masyarakat dapat mendorong menghasilkan anggaran berbasis kinerja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Data dikumpulkan melalui pengamatan partisipatif dan wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci yang meliputi birokrat, anggota DPRD, tokoh masyarakat dan masyarakat sendiri. Temuan penelitian ialah bahwa penyusunan anggaran pemerintahan daerah belum berorientasi pada kebutuhan masyarakat disebabkan karena dinamika penyusunan anggaran yang menonjolkan perjuangan kepentingan baik legislatif dan eksekutif, perjuangan ego sektoral pada masing-masing SKPD, kurang pahamnya masing­ masing SKPD terhadap ukuran-ukuran kinerja, dan rendahnya political will dari para pejabat terkait untuk memberikan ruang publik kepada masyarakat dan rendahnya kontrol masyarakat terhadap proses penyusunan anggaran berbasis kinerja. Kedua, partisipasi masyarakat tidak hanya dilihat sebagai fungsi input ­ keterIibatan masarakat dalam proses jaring aspirasi dan dalam proses Musrenang, tetapi juga berfungsi sebagai posisi tawar dan kontrol sosial untuk mengawal dan memantau proses anggaran selanjutnya agar anggaran yang dihasilkan tetap mencenninkan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Konsep baru yang dapat diangkat dari hasil penelitian ini adalah (a) konsep penguatan kapasitas masyarakat untuk melakukan fungsi kontrol pada setiap tahap penyusunan anggaran dan (b) konsep pembentukan organisasi yang mengacu pada RPJM.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.