Detail Cantuman

Image of Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
:  Studi Kasus mengenai Implementasi UU KIP pada Aspek Layanan Informasi di PPID Pemerintah Kota Bandung

Skripsi  

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Studi Kasus mengenai Implementasi UU KIP pada Aspek Layanan Informasi di PPID Pemerintah Kota Bandung


ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada aspek layanan ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    K1D1574323.445 HAN iPerpustakaan FIKOM UNPAD (Rak Layanan Karya Ilmiah)Tersedia
  • Perpustakaan
    Fakultas Ilmu Komunikasi
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    323.445 HAN i
    Penerbit Fikom Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xi, 141 hlm. : Ilus. ; 21 cm.
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    323.445 HAN i
    Tipe Isi
    text
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada aspek layanan informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, tinjauan pustaka dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan prosedur purposifdengan mengambil beberapa sumber data melalui pertimbangan tertentu untuk tujuan penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah terpenuhi dengan baik. Hanya saja terdapat kendala pada faktor fasilitas yaitu minimnya kapasitas penyimpananpada personal computer(PC) yang dimiliki, selain itu tempat layanan yang tersembunyi menjadikan PPID Kota Bandung tidak begitu dikenal masyarakat.PPID Kota Bandung memiliki standar layanan informasi publik yang cukup baik dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Monitoring dan evaluasi dilakukan PPID melalui aplikasi Monev yang terdapat di situs web. Segala upaya dilakukan untuk menciptakan tata kelola yang baik dan transparan sebagai wujud dari good governance.Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota Bandung
    iiABSTRACTThis research aims to determine the implementation of the public information disclosure act on aspects of public information services in the Bandung City Government Information and Documentation Management Officer.This research aims to determine the implementation of Public Information Disclosure Act on the aspect of public information services in the Government Information and Documentation Management Office (PPID) of Bandung. The research method used is qualitative with a case study approach. Data collection is done with observations, interviews, library reviews and documentation. The informant in this study was chosen using purposive procedure techniques by retrieving multiple data sources through certain considerations for research purposes. The resultsof the research obtained are factors that can affect the success of the policy implementation i.e. communication factors, resources, disposition and bureaucratic structure is well fulfilled. There are only constraints on the facility factor that is the lack of storage capacity on the personal computer (PC) owned, besides the hidden service place makes PPID Bandung city is not very well known to the public. PPID Bandung City has a good standard of public information services and goes in accordance with provisions mandated by LAW No. 14 of 2008 on public disclosure of information. Monitoring and evaluation is done by PPID through the Monev application found on the website. Every effort is made to create good and transparent governance as a manifestation of good governance.Keyword : Implementation of policy, public information disclosure, Bandung City Government
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi