Implementasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan khusus dalam pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan
Penelitian tentang impJementasi kebijakan percepatan pembangunan daerah
tertinggal dan khusus (P2DTK) dalam pemberdayaan masyarakat daerah ...
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 01001110100187 361.4 Yan i/R.17.458 Perpustakaan Pusat (REF.17.458) Tersedia -
Perpustakaan Perpustakaan PusatJudul Seri -No. Panggil 361.4 Yan i/R.17.458Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2011 Deskripsi Fisik xvi,;303 hlm,;29 cmBahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 361.4 Yan iTipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab Yan -
Penelitian tentang impJementasi kebijakan percepatan pembangunan daerah
tertinggal dan khusus (P2DTK) dalam pemberdayaan masyarakat daerah perbatasan
dilaksanakan di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan
Barat. Penelitian ini didasarkan pada fenomena belurn berhasilnya implementasi
kebijakan p2DTK dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat di daerah perbatasan
antar negara Indonesia - Malaysia.
Dengan menggunakan penelitian kualitatif serta pengolahan data dengan
metode analisis deskriptif, dengan maksud menjawab pertanyaan penelitian yakni
bagaimana implementasi kebijakan P2DTK dalam pemberdayaan masyarakat di
daerah perbatasan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi,
observasi dan wawancara mendalam dengan sejurnlah informan yang terdiri dari
anggota masyarakat sebagai target group, tokoh masyarakat, pelaku P2DTK, pejabat
pemerintah terkait dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan
P2DTK dalam pemberdayaan masyarakat daerah perbatasan sangat ditentukan oleh
tiga aktivitas utama yakni organisasi, interpretasi dan aplikasi. Organisasi berkenaan
dengan penataan, memahami tujuan dan fungsi organisasi, kemampuan melakukan
kornunikasi dan berkerjasarna yang diJandasi pembagian kerja berdasarkan
wewenang, ketersedian sumber daya pelaku dan transparansi informasi, serta sumber
daya yang tersedia untuk mendukung suatu kebijakan. Interpretasi koheren dengan
kejelasan, ketelitian serta konsistensi dalam menafsiran suatu kebijakan dan regulasi
yang dibuat oleh pemerintah, pengetahuan dan kemampuan untuk
menginterpretasikan serta memahami suatu kebijakan, kerjasama masyarakat dengan
instansi pemerintah dan lembaga lain, prosedur yang ditempuh serta kapasitas
menampung kebutuhan masyarakat. Aplikasi terkait dengan pelaksanaan tugas yang
baik, ketersediaan sumber daya pendukung, frekuensi dan intensitas melakukan
pertemuan serta pendampingan masyarakat, faktor lingkungan yang terbatas,
penerapan regulasi, ketepatan waktu dalam bekerja, pengendalian atas penyimpangan
kegiatan yang terjadi, dukungan dana serta aspek pertanggungjawaban.
Organisasi P2DTK merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dan daerah
membuat kebijakan pendukung, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang
berbeda oleh implementor dan target group pada berbagai tingkatan. Lingkungan
sekitar turut mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan Kebijakan ini
masih bemuansa sentralistik dan masih kental dengan paradigma pembangunan yang
bersifat top-down, sehingga ketika di implementasikan menimbulkan multitafsir,
implikasinya pada tataran aplikasi kurang sesuai dengan kebutuhan publik yang
mendasar, kondisi ini selaras dengan teori pusat-pinggiran yang semakin memperkuat
posisi daerah pinggiran semakin ketergantungan kepada pusat (core periphery).
Dengan demikian, konsep baru yang dibangun dan berguna bagi pengembangan ilmu
sosial terutama IImu Pemerintahan adalah mengubah kebijakan yang masih bersifat
sentralistik menjadi desentralistik sesuai dengan semangat dan tuntutan otonomi
daerah masa kini. Pada akhimya bahwa, temuan baru dalam penelitian ini adalah
keberhasilan suatu implementasi kebijakan tergantung pada nilai-nilai lokal dimana
kebijakan itu dilaksanakan. -
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.