Detail Cantuman

No image available for this title

Text  

Citra Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pandangan Pe,amgku Kepentingan (Studi Kasus Pelayanan Publik Polisi Lalu Lintas Jawa Barat)


ABSTRACT
Image of Indonesian Police in the Stakeholders Perspective
(A Case Study of Public Service by Traffic Police in Indonesia

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    D4364D4364Perpustakaan Sekolah PascasarjanaTersedia
  • Perpustakaan
    Sekolah Pascasarjana
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    D4364
    Penerbit : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    -
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    NONE
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    -
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • ABSTRACT
    Image of Indonesian Police in the Stakeholders Perspective
    (A Case Study of Public Service by Traffic Police in Indonesia
    at West Jawa Region Police)
    The Indonesian Police Departement of Republic of Indonesia is directly responsible to the President of Indonesia. The history of this institution begins from the age of kingdom, Colonial, independence day until the reformation era. Its role in providing public services as well as givingthe protection to society is considered to be quite important, including the role of the traffic police officers. Although the bureaucracy reform has already been done, the bed prestige of traffic police officers has not been changed yet. There are serveral internal indicators image as well as external ones that can cause the bad image of traffic police officers. This dissertation, therefore, promotes the problem of how the stakeholders perceive the image of traffic police officers, particularly that occurs in the board of traffics board of west java regional police departement. The aim of this research is to describe empirically about the stakeholders perception of on the traffic police officers image.
    There are some adopted theories so as to explain all about this matter, namely: the image, the concept of communication (individual and organizational), public policy analysis, and management public relation theory. Based on the theories given and pre-research done at the board of traffics board of west Java regional police departement, it can be said that the bad image of traffic police officers is due to several factors, both from internal and external organization. In the communication theory poin of view, the image reality is much correlated to the internal and external individual and organizational communication. Besides that the social fact, social defenition, and social interactions between the traffic police officers and stakeholders.
    The research method used here is based on the qualitative research in which the resources data taken from the stakeholders of government institutions, private sectors, and society. The data collected done by the interviews and focus group discussion (FGD) approach. The analysis is done in qualitative way with the following steps: orientation, focus, and data display.
    The research result show that the bad image of traffic police officers is not only because of the internal factors of traffic police officers institution, but also due to other sociological factors in general, including the imbalance of city growth, the social conditions, the economy, and the culture of stakeholders themselves. In many cases the stakeholders have already realized this kind of condition. It can be said the main problem lies in poor communications, either in terms of personal commu-nication, of organization, or even of the policy made.
    In order to solve the problem raised on the bad image of police officers, there is an immediate need to manage public relations so that the communication between the stakeholders and police officers can be enhanced in an effective and efficient way. Furthermore, the role of traffic police officers in public services as well as in implementing the rule of law can be respected and honored by the stakeholders.


    ABSTRAK

    Citra Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pandangan Pemangku Kepentingan (Studi Kasus Pelayanan Publik Polisi Lalu Lintas Polda Jawa Barat)
    Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Perjalanan sejarah institusi Polri dapat ditelusuri hingga masa kerajaan, masa kolonial, sampai kemerdekaan dan reformasi. Peranannya dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat tidak dapat diabaikan, termasuk peran Polisi Lalu Lintas (Polantas) dalam bidang lalu lintas. Sekalipun telah dilakukan reformasi birokrasi, citra Polantas hampir tidak pernah meningkat. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan buruknya citra Polantas, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, masalah disertasi ini adalah pandangan para pemangku kepentingan terhadap citra Polantas, khususnya sebagaimana kasus yang terjadi pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Derah Jawa Barat (Polda Jabar). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara empiris mengenai pandangan para pemangku kepentingan tentang citra Polantas.
    Untuk menjelaskan masalah penelitian ini, digunakan beberapa teori. Teori-teori tersebut adalah tentang citra, teori komunikasi (pribadi dan organisasi), teori sosiologis, analisis kebijakan publik, dan teori management public relation. Bertolak dari teori-teori tersebut, dan dikaitkan dengan pengamatan awal yang dilakukan di Ditlantas Polda Jabar, dapat dikatakan bahwa buruknya citra Polantas disebabkan berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal.Dalam perspektif ilmu komunikasi, realitas tentang citra ini berhubungan dengan aspek komunikasi internal dan organisasi. Selain itu, hal ini pun berkaitan dengan fakta sosial, definisi sosial, dan interaksi sosial antara Polantas dengan para pemangku kepentingan.
    Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber datanya adalah dari para pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat pengguna lalu lintas. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan langkah: orientasi, fokus, dan display data.
    Hasil penelitian menunjukkan bahwa buruknya citra Polantas bukan hanya disebabkan oleh faktor internal Polantas, tetapi juga faktor-faktor sosiologis yang lebih luas, termasuk masalah ketimpangan pertumbuhan kota, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pemangku kepentingan. Hal ini dalam banyak kasus disadari oleh pemangku kepentingan. Dalam hubungan ini, persoalannya terletak pada persoalan komunikasi, baik komunikasi personal, organisasi, dan kebijakan. Untuk mengatasi masalah citra tersebut diperlukan management public relation, agar komunikasi antara polisi dengan pemangku kepentingan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, serta peran Polantas dalam pelayanan publik dan penegakan hukum lebih dapat dirasakan dan dihormati oleh para pemangku kepentingan.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi