• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Harmonisasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Prinsip Perdagangan Bebas dalam Pembentukan Persyaratan Non-Tarif Perdagangan Produk Kehutanan di Indonesia

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  D940	D940	Perpustakaan Sekolah Pascasarjana	Tersedia

• Perpustakaan	Sekolah Pascasarjana
  Judul Seri	-
  No. Panggil	D940
  Penerbit	: Bandung., 2005
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Harmonisasi Prinsip
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Aktieva Tri Tjitrawati

• Abstrak : Disertasi ini dimaksudkan untuk menemukan formulasi yang tepat dalam pembentukan persyaratan-persyaratan perdagangan produk kehutanan yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk melindungi kepentingan kelestarian lingkungan dan tuntutan akan adanya liberalisasi produk kehutanan dalam perdagangan internasional, karena dalam berbagai aspeknya kedua faktor tersebut seringkali berada dalam posisi yang saling berlawanan. Penelitian diarahkan untuk menemukan unsur-unsur integratif dari kedua prinsip yang berbeda itu, agar dapat digunakan sebagai landasan pembentukan persyaratan-persyaratan non-tarif produk kehutanan karena sampai saat ini belum diatur secara memadai, baik dalam ketentuan-ketentuan hukum internasional maupun dalam peraturan perundangan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder yang didapatkan dalam penelitian dikaji dengan mempergunakan pendekatan filosofis, konseptual dan komparatif. Hasil pengkajian dipaparkan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengharmonisasikan prinsip-prinsip yang berbeda dalam hukum internasional membutuhkan rasa saling menghormati diantara negara-negara untuk menentukan hak dan kewajiban secara adil untuk mencapai kepentingan bersama yang secara optimum dapat diterima oleh berbagai pihak. Harmonisasi prinsip pembangunan berkelanjutan dan prinsip perdagangan bebas dalam pembentukan ketentuan-ketentuan perdagangan di WTO dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: (1) pendekatan "justifiable exception" melalui Pasal XX GATT; (2) pendekatan "justifiable exception" melalui ketentuan mengenai SPS dan TBT dalam WTO; (3) pendekatan derogasi. Melalui tiga pendekatan ini diharapkan akan tercapainya suatu perdagangan produk kehutanan internasional berkelanjutan. Persyaratan-persyaratan perdagangan produk kehutanan menempati posisi penting sebagai sarana pengendali untuk mencapai perdagangan produk kehutanan berkelanjutan sepanjang persyaratan-persyaratan tersebut tidak digunakan sebagai hambatan tersembunyi dalam perdagangan internasional dan tidak diberlakukan secara diskriminatif. Dalam tataran perdagangan internasional, pencapaian upaya tersebut memerlukan dukungan WTO untuk mau membedakan antara produk kehutanan yang diproduksi secara berkelanjutan dan yang tidak berkelanjutan, sementara dalam tataran nasional diperlukan suatu sistem perizinan ekspor produk kehutanan yang memadai untuk mencegah diperdagangkannya produk-produk kehutanan yang tidak dihasilkan secara berkelanjutan. This dissertation is intended to find out an appropriate formulation in the formation of trade measures in forestry products, which balances the needs to protect sustainability of the environment and the needs to bring trade of forestry products to the open market. In many aspects, these two needs seem to stand in a vis-a-vis position. This research tries to find integrative factors between the two different principles that can be used as the foundation in establishing of non-tariff measures in the trade of forestry products, which until now are not properly regulated in international law as well as in national law. The field of research is a normative juridical study where the primary or secondary legal data are analyzed using philosophical, conceptual and comparative approach, and written in an analytical descriptive methods. The findings of this research have shown that to harmonize different principles in the international law needs mutual respects among the States for adequately identified rights and duties, and the ability to define common interest that are optimally accepted by all of the Member States. Harmonization between the principles of sustainable development and the principles of free trade in the WTO system should be based on three different approaches, which are: (1) "the justifiable exceptions" based on the GATT Article XX; (2) "the justifiable exceptions" based on the TBT and SPS Agreements on WTO; and (3) the derogation approach. With these three approaches it is hoped to achieve the maintenance of the sustainable international trade of forest products. Requirements of international trade on forest products play a significant role in achieving a sustainable international trade of forest products as long as the requirements are not be used as a disguised restrictions in international trade or as an unjustifiably discrimination between members. The meaningful steps to reach these goals, in the international arena, is that the WTO should have an intentionally will to classify forest products based on how a product were produced taking into account environmental protection rules or not; and in national arena, the Government should provide a comprehensive regulations of export which effectively prevent exporting unsustainable forest products. Suteki-Tech.Com | Email Us | ©2004-Present Suteki Global Informatika

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.