• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA BANDUNG TERHADAP PENERIMAAN SERTIFIKASI KOTA KREATIF DARI UNESCO DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  014/2017		Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	014/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : ., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 126 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	014/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	KOTA KREATIF
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Peningkatan perekonomian nasional merupakan target pembangunan Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu diantaranya adalah dengan menggagas kota kreatif. Kota Bandung telah mendapatkan sertifikasi kota kreatif UNESCO dan akan mendatangkan konsekuensi dan tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh pemerintah Kota Bandung maupun UNESCO. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yakni menggambarkan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian dengan memaparkan situasi berdasarkan fakta-fakta terkait tanggung jawab pemerintah Kota Bandung dan UCCN, kemudian dianalisis dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sertifikasi kota kreatif yang diterbitkan oleh UCCN kepada Kota Bandung memiliki kekuatan hukum dari perikatan yang mengikat kota kreatif dan UCCN. Dalam sertifikasi tersebut melekat hak, kewajiban, dan terdapat ancaman sanksi apabila terdapat pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Tanggung jawab pemerintah Kota Bandung berkaitan dengan komitmen yang diperjanjikan kepada UCCN guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di lain pihak, tanggung jawab UCCN sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi tersebut berkaitan dengan fungsi pengawasan dan evaluasi.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.