• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 89/PDT/P/1997.PN PDG TENTANG PENGANGKATAN CUCU SEBAGAI ANAK MENURUT HUKUM ADAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  043/2017	043/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	043/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 73 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	043/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pengangkatan anak
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum. Pengangkatan anak di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara dan motivasi sejalan dengan sistem hukum dan perkembangan hukum yang hidup pada masyarakat Indonesia, seperti yang tertuang dalam Penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor 89/PDT/P/1997.PN Pdg, dimana menjadi sebuah kewajiban bagi Pemohon untuk memenuhi tata cara dalam pengangkatan anak, demi terjaminnya akibat hukum yang timbul, yakni mengenai hak pewarisan bagi anak angkat menurut Hukum Adat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitif, adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif dan memperhatikan aspek hukum positif baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor 89/PDT/P/1997.PN Pdg secara umum telah memenuhi tata cara pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai menurut Hukum Adat, namun menurut Hukum Adat Minang, yang tidak mengenal lembaga pengangkatan anak, perbuatan hukum yang dilakukan Pemohon hanya dibatasi sebagai bentuk pengasuhan anak tanpa memutus hubungan keluarga anak angkat dengan keluarga asalnya, sehingga tidak terbentuknya hubungan saling mewaris antara Pemohon dan anak angkat menurut Hukum Adat Minang.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.