• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  083/2017	083/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	083/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 90 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	083/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perlindungan anak
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan penyimpangan batasan usia perkawinan melalui dispensasi perkawinan. Hukum Islam juga menghendakinya karena Islam sangat melarang terjadinya perzinahan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menerangkan bahwa salah satu kewajiban orang tua adalah mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menentukan akibat hukum pemberian dispensasi perkawinan dan perlindungan hukum terhadap hak anak dari pemberian dispensasi perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif analitis, yaitu dengan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, karena penelitian ini menjelaskan secara yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka hasil dari penelitian ini yaitu akibat hukum dispensasi perkawinan apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan adalah dibolehkan dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan akibat hukum dispensasi perkawinan apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah tidak dibolehkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian berikutnya adalah Undang-Undang Perkawinan memberikan kesempatan bagi anak yang hendak melakukan perkawinan di bawah umur, namun tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak dalam aspek lainnya yang lebih bersifat spesifik, sedangkan UndangUndang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap hak-hak anak. Saran yang dapat penulis berikan adalah peran orang tua dan masyarakat sangat penting dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.