• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH TERSANGKA EP DALAM HAL DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERUPA PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN MATA AIR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 94 AYAT 3 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  125/2017	125/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	125/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiv, 57 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	125/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	sumber daya air
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pamdes Maju Makmur adalah Pengelolaan Air Minum Pedesaan Di desa Cihanjuang yang dibentuk oleh pemerintah Desa Cihanjuang dan disahkan dengan pemberian SK (Surat Keputusan) Kepala Desa No 18. Tentang Pembentukan Pamdes (Pengelola Air Minum Pedesaan) Maju Makmur, yang diketuai oleh saudara ED, kemudian dalam rangka menjalankan organisasi ini Pemerintah Desa Mengeluarkan Peraturan Desa, No 1 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan supaya organisisi tersebut tidak disebut ilegal atau tidak ada payung hukumnya. Sehingga pada saat ini organisasi tersebut akhirnya berjalan kemudia pada pertengahan tahun setelah di jalankannya organisasi tersebut, ada sebuah LSM yang melaporkan Ketua Pamdes Maju Makmur bahwa Pengelolaan Air bersih Pedesaan (Pamdes) tersebut tidak memaikai ijin seperti perusahaan-perusahaan semestinya sehingga menganggap bahwa Pamdes Maju Makmur merupakan bentuk badan usaha dan atas dasar laporan dari LSM tersebut maka Polres Sumedang menetapkan Tersangka Kepada Ketua Pengeloala Pamdes Maju Makmur. Penulisan memorandum ini dikaji dari aspek hukum pidana positif dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan analisis penulis, perbuatan Ketua Pamdes Maju Makmur dapat disimpulkan Bahwa Perbuatan tersebut tidak termasuk sebagai Tindak Pidana dan tidak dapat dikenakan pasal tindak pidana Pengusahaan air tanpa izin, dengan memperhatikan rumusan-rumusan delik dalam Pasal 94 ayat 3 huruf B Undang-Undang No 7 tentang Sumber Daya Air. Oleh karena itu dengan mengacu pada ketentuanketentuan mengenai tindak pidana pengusahaan air tanpa izin, maka Ketua Pamdes Maju Makmur dapat melakukan tindakan hukum berupa Praperadilan atas ketidak sah nya dijadikan tersangka.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.