• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEDUDUKAN UANG BELANJA (UANG PANAI’) PADA PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT MAKASSAR DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  136/2017	136/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	136/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 114 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	136/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pelaksanaan pemberian uang belanja (uang panai’) adalah salah satu tradisi pada perkawinan masyarakat adat Makassar yang menimbulkan pro dan kontra. Pendapat yang pro menyatakan bahwa pemberian uang belanja (uang panai’) menjadi bukti kesungguhan calon mempelai pria kepada wanita yang dicintainya. Pendapat yang tidak setuju menganggap bahwa uang belanja (uang panai’) hanyalah sebagai gengsi sosial yang ada dalam masyarakat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dan pasti mengenai kedudukan uang belanja (uang panai’) pada perkawinan masyarakat adat Makassar dan mendapatkan kepastian mengenai akibat hukum dari perkawinan masyarakat adat Makassar yang melewatkan proses pemberian uang belanja (uang panai’) yang dihubungkan dengan hukum adat dan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkawinan masyarakat adat Makassar dihubungkan dengan hukum adat dan hukum Islam. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, yaitu menelusuri, mengkaji, dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisa yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Kedudukan uang belanja (uang panai’) pada perkawinan masyarakat adat Makassar menurut hukum adat ialah uang wajib yang harus diserahkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dan menurut hukum Islam ialah sebagai pemberian (hadiah) dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Akibat hukum secara adat jika pihak laki-laki melewatkan proses pemberian uang belanja (uang panai’) maka akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat dan menurut hukum Islam tidaklah menjadi masalah karena uang belanja (uang panai’) bukanlah termasuk syarat sah dalam perkawinan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.