• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA PIHAK KONVENSI HAK ANAK 1989

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  155/2017	155/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	155/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 84 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	155/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	KONVENSI HAK ANAK 1989
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 36 Tahun 1990. Instrumen ini mengikat Indonesia sejak 5 Oktober 1990. Sebagai upaya tanggung jawab pemerintah dalam meratifikasi KHA, maka dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setahun kemudian, terbit Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami: kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab Indonesia sebagai pihak KHA, dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai pihak KHA 1989 untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak sesuai kewajiban dalam KHA. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan cara mengkaji dan menguji aspek-aspek hukum yang terkait dan pelaksanannya. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek yuridis yang sumbernya adalah bahan hukum primer dan hukum sekunder yang berkaitan serta berhubungan dengan tanggung jawab negara dalam melindungi anak. Kesimpulan penelitian ini adalah ditemuinya berbagai kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab Indonesia sebagai Negara pihak KHA. Hal ini diketahui dari masih banyaknya kasus yang terjadi terkait pelanggaran hak anak di Indonesia. Beberapa penyebab diantaranya kendala teknis seperti birokrasi dan masalah keuangan serta, masyarakat yang belum mengetahui dan memiliki kesadaran untuk menjalankan isi peraturan perundang-undangan; kurangnya kesadaran ini diperkuat dengan kurangnya pengawasan. Oleh karenanya Indonesia dapat dikatakan masih lalai dalam melindungi Hak Anak. Negara Indonesia harus bertanggung jawab atas terjadinya kelalaian tersebut dan negara wajib memenuhi hak-hak anak yang terlanggar dengan melakukan ganti rugi atas setiap kelalaian yang ditimbulkan. Selain itu, penguatan regulasi dengan pemberian sanksi yang lebih berat bagi pihak manapun yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak menjadi upaya yang dapat dilakukan. Dukungan dari orang tua, masyarakat umum, lembagalembaga terkait, serta pengawasan terhadap hak-hak anak perlu ditingkatkan bahkan perlu untuk membentuk Satgas Perlindungan Anak mulai dari tingkat RT/RW dan tingkat Sekolah.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.