• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN PRAKTIK SUAP TERKAIT PENGATURAN SKOR (MATCH-FIXING) DALAM KOMPETISI SEPAK BOLA PROFESIONAL DI INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  173/2017	173/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	173/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiv, 150 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	173/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PRAKTIK SUAP
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola sebagaimana diketahui sangatlah tinggi, baik dalam tataran lokal maupun internasional. Pada tingkat lokal, kompetisi sepak bola sebagai olahraga profesional mampu menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi banyak kalangan. Dalam perkembangannya, kompetisi sepak bola profesional menjadi suatu bidang yang tidak serta merta bebas dari persoalan suap-menyuap. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana penegakan hukum terhadap praktik suap terkait pengaturan skor (match-fixing) dalam kompetisi sepak bola profesional di Indonesia? Kemudian, bagaimana kebijakan hukum pidana yang dapat dikembangkan untuk menanggulangi praktik suap terkait pengaturan skor (match-fixing) dalam kompetisi sepak bola profesional di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada norma hukum dengan melakukan studi pustaka dengan meneliti bahan pustaka, data sekunder dan data tersier. Data-data kemudian dianalisis dengan metode Normatif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, penegakan hukum terhadap praktik suap terkait pengaturan skor (match-fixing) di Indonesia baik yang dilakukan melalui sarana penal maupun non-penal cenderung lemah dan tidak efektif. Penegakan hukum yang dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap masih memiliki beberapa kelemahan sehingga pada praktiknya kurang didayagunakan. Kurangnya sinergisme antara pihak penegak hukum dan pihak PSSI mengakibatkan proses penegakan hukum yang tidak tuntas. Kriminalisasi tindak pidana pengaturan skor (match-fixing) dalam RKUHP cenderung mengarah pada kriminalisasi yang berlebihan (overcriminalization). Disamping penetapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut belumlah memenuhi prinsip ekonomis (cost and benefit principles) sehingga mampu mengurangi kelebihan beban bagi aparat penegak hukum (overbelasting).

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.