• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

ANALISIS PERALIHAN STATUS TANAH PUSAKO TINGGI MENJADI TANAH HAK MILIK OLEH MAMAK KEPALA WARIS DITINJAU DARI HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  197/2017	197/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	197/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 119 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	197/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	HUKUM ADAT MINANGKABAU
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman ras, suku bangsa, agama dan adat istiadat. Salah satu bentuk keanekaragaman ini adalah adat istiadat yang dijadikan sebagai tata hukum masyarakat adat. Masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kewarisan kolektif atas tanah ulayat atau yang dikenal dengan Tanah Pusako Tinggi dan pemegang hak penguasaannya berada ditangan Mamak Kepala Waris. Mamak Kepala Waris sebagai sebagai pemimpin dalam kaum bertugas mengatur dan mengawasi penggunaan Tanah Pusako Tinggi. Perkembangan populasi masyarakat yang pesat menimbulkan pergeseran atas norma-norma yang berlaku. Salah satunya, penyimpangan yang kerap dilakukan oleh Mamak Kepala Waris yang meninggalkan tugas dan kewajibannya atas kaum yang dipimpinnya dengan mengalihkan hak atas Tanah Pusako Tinggi kaumnya menjadi hak milik pribadi, sehingga menghilangkan hak anggota kaumnya atas Tanah Pusako Tinggi tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kedudukan Tanah Pusako Tinggi dalam hukum tanah Indonesia serta keabsahan tindakan Mamak Kepala Waris atas Tanah Pusako Tinggi kaumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu penelitian kepustakaan dengan cara meneliti data sekunder berupa peraturan perundangundangan, literatur, serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian, dan studi lapangan guna menunjang data sekunder melalui wawancara dengan pihak terkait yang selanjutnya data dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa keberadaan Tanah Pusako Tinggi diakui oleh hukum Nasional melalui Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan hak penguasaannya yang secara kumulatif lebih tinggi dari hak perorangan/individu. Sehingga tindakan Mamak Kepala Waris yang mengalihkan Tanah Pusako Tinggi menjadi Hak Milik tidak cakap hukum karena bertentangan dengan hukum Tanah dan hukum Adat Minangkabau sehingga sertifikat yang kepemilikan tanah tersebut menjadi batal demi hukum.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.