• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Keterlibatan Penduduk Sipil Pada Sengketa Bersenjata Non-Internasional Menurut Perspektif Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  D4695	D4695	Perpustakaan Sekolah Pascasarjana	Tersedia

• Perpustakaan	Sekolah Pascasarjana
  Judul Seri	-
  No. Panggil	D4695
  Penerbit	: Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	norma hukum hukum kebiasaan internasional
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• ABSTRAK Peningkatan partisipasi langsung penduduk sipil pada konflik bersenjata noninternasional disebabkan banyak hal seperti frekuensi konflik bersenjata antarnegara yang secara drastis berkurang, terjadi revolusi masalah-masalah militer, meningkatnya peran orang sipil dalam perang berteknologi modern seperti perang siber dan penggunaan drone, medan pertempuran di wilayah pemukiman, penggunaan sumber daya non-militer maupun pengaruh politik global dalam tingkat tertentu seperti yang terjadi pada Arab Spring. Partisipasi tersebut melanggar prinsip pembedaan karena mengaburkan penduduk sipil yang tidak turut serta dan yang berpartisipasi langsung dalam permusuhan. Ketidakjelasan makna partisipasi langsung dalam permusuhan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Pasal 13 ayat (3) Protokol Tambahan II 1977 membuat ICRC mengusulkan Interpretive Guidance sebagai pedoman tatacara berperang walaupun mendapatkan penolakan karena alasan militer dan non-militer. Mengingat hal ini dapat terjadi di masa datang, perlu dikaji apa saja batasan yang harus dipertimbangkan Indonesia, bagaimana perspektif hukum nasional maupun politik hukum tentang partisipasi langsung dalam permusuhan pada konflik bersenjata non-internasional dalam kerangka negara hukum. Analisis kualitatif dilakukan pada norma hukum, kelembagaan terkait serta politik hukum perundang-undangan maupun penegakannya melalui penelitian pada bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi tempur yang bersifat terus-menerus (continuous combat function) terkait mekanisme “revolving door” yang memberikan perlindungan dari serangan langsung pada orang sipil dalam jeda/interval sebelum kembali berpartisipasi aktif, sebagai unsur partisipasi langsung dalam permusuhan adalah norma baru yang tidak terdapat dalam hukum humaniter sehingga pada akhirnya mengaburkan prinsip pembedaan. Gagasan Interpretive Guidance belum dapat menjawab tantangan tersebut, terutama dengan bentuk perang modern seperti penggunaan drone dan perang siber yang memiliki aspek temporal dan kedekatan geografis. Sementara prinsip pembedaan adalah prinsip fundamental yang diderivasikan dari ajaran agama dan dikuatkan dalam berbagai instrumen hukum humaniter sehingga tidak dapat dikesampingkan dengan pertimbangan non-militer atau HAM. Adapun perspektif hukum nasional masih memerlukan penyempurnaan secara fundamental. Sistem pertahanan rakyat semesta berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan 30 ayat (1) UUD 1945 tentang hak dan kewajiban bela negara pada satu sisi tidak selaras dengan penerapan prinsip pembedaan karena akan menempatkan seluruh komponen cadangan maupun komponen pendukung sebagai “kombatan”. Pasal 7 UU No. 34/2004 tentang TNI yang menentukan tugas mengatasi perang pemberontakan dan perlawanan separatis bersenjata dengan operasi militer selain perang (OMSP) menggambarkan suatu contradictio in terminis. Perppu No. 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya dan aturan lainnya belum mengatur tolok ukur intensitas konflik dan rezim hukumnya. Oleh karena itu UU TNI harus direvisi terkait penentuan status orang sipil dalam penerapan prinsip pembedaan, pemisahan perang pemberontakan dan gerakan separatis bersenjata dari operasi militer selain perang dan penegasannya sebagai konflik bersenjata yang tunduk pula pada rezim hukum humaniter. Perppu No. 23/1959 harus menetapkan parameter objektif ambang batas minimum konflik bersenjata non-internasional dan rezim hukum untuk setiap keadaan darurat. Agar penyempurnaan norma hukum serta kebijakan negara terlaksana pada koridor rule of law, termasuk pada norma hukum humaniter yang berstatus sebagai hukum kebiasaan internasional seperti prinsip pembedaan, maka diperlukan suatu Manual Militer yang bersifat komprehensif sehingga penanganan konflik semacam ini tidak lagi bersifat reaktif dan parsial. vii ABSTRACT Increased direct participation by civilians in non-international armed conflicts is caused by various things such as the frequency of armed conflicts between countries have drastically reduced, revolution in military affairs, the increasing role of civilians in modern technology warfare such as cyber warfare and the use of drones, the battlefield in residential areas, the use of outsourcing in traditional military functions and certain level conflict as occurred in “Arab Spring”. Such participation violates the principle of distinction because it obscures civilians who do not participate and who participate directly in hostilities. This obscurity is increased with the vagueness of an clear understanding on the concept of direct participation in hostilities stipulated in Article 3 of the 1949 Geneva Conventions and Additional Protocol II of 1977. This resulted in ICRC proposal of Interpretive Guidance, despite gaining rejection for military and nonmilitary reasons. Given such participation can occur in the future, it is necessary to examine legal aspects to be considered by Indonesia, including the perspective of national law and government policies within the framework of the rule of law. Qualitative analysis is carried out on legal norms, related institutions and legal policy as well as its enforcement through research on primary and secondary legal materials obtained from library studies. The results shows that continuous combat function related to “revolving door” mechanism that provides protection from direct attack at the interval before returning to active participation as an element of direct participation in hostilities, is a new norm, inaccordance with and ultimately obscures distinction principle. Interpretive Guidance has not been able to answer this challenge, especially in modern cyber warfare and the use of drone that have temporal and geographical aspects. While the principle of distinction is a fundamental principle derived from religious teachings and strengthened in various humanitarian law instruments and cannot be ruled out by non-military or human rights considerations. The perspective of national law still requires fundamental improvement. The universal people's defense system based on Article 27 para(3) and Article 30 para(1) of the 1945 Constitution concerning the rights and obligations to defend the state on the one hand is not in line with the application distinction principle because it will place all components as "combatants". Article 7 of Law No. 34/2004 concerning the TNI which determines the task on military operation other than war (MOOTW) to cope with insurgency and armed separatist movement reflects contradictio in terminis. The Law No. 23/1959 concerning the state of emergency and other rules have not set the threshold for conflict intensity and its legal regime as an armed conflict. Therefore the TNI Law must be revised regarding the determination on the status of civilians in the application of distinction principle, the insurgency and armed separatist movements should be handled with military operations and its affirmation as armed conflict subject to humanitarian law regime. Law No. 23/1959 must determine the objective parameters of the minimum threshold in non-international armed conflict and legal regime for each state of emergency. Legal norms and government policies should be carried out based on the rule of law, including the norms of international customary humanitarian law such as distinction principle and a comprehensive Military Manual is needed so conflict settlement is no longer reactive and partial.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.