• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENGAWASAN TERHADAP BISNIS BADAN USAHA MILIK DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  325/2017	325/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	325/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xi, 135 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pengawasan, Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha Mili
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan kesejahteraan umum dengan memberikan kewenangan bagi Pemerintah Desa mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya. Salah satu usaha Pemerintah Desa adalah memperkuat keberadaan lembaga ekonomi desa, yaitu, BUMDes, yang dikelola oleh Masyarakat Desa. Pengawasan terhadap bisnis BUMDes penting untuk memastikan BUMDes berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas pengelolaan keuangan, dan tujuan pendirian BUMDes. Pada praktiknya, banyak pengelola BUMDes yang belum memahami mekanisme pengawasan tersebut. Selain hambatan tersebut, berbagai hambatan pengelolaan keuangan BUMDes lainnya perlu diteliti guna memetakan permasalahan yang menghambat efektivitas BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menemukan pengaturan hukum mengenai pengawasan terhadap bisnis BUMDes menurut hukum positif di Indonesia serta hambatan-hambatan pengelolaan keuangan BUMDes, serta merumuskan alternatif solusi bagi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analisis dengan tahap penelitian berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data yang dilakukan berupa yuridis kualitatif, yaitu dengan meneliti latar belakang terdapatnya kesenjangan antara hukum positif dengan kenyataan di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan terhadap bisnis BUMDes dilakukan oleh pihak internal, yaitu Penasihat dan Organ Pengawas BUMDes, serta pihak eksternal. Pengawasan eksternal dibagi menjadi pengawasan oleh supra-desa, lembaga desa, dan masyarakat desa. Pada praktiknya, pengelolaan keuangan BUMDes terhambat oleh beberapa faktor antara lain kualitas SDM pengelola BUMDes rendah, kurangnya partisipasi aktif masyarakat desa, jenis usaha yang dipillih tidak tepat, dan peran pihak pengawas BUMDes belum optimal.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.