• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENGEMBALIAN BENDA BUDAYA KARYA ADILUHUNG KE NEGARA ASAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA BUDAYA WARISAN DUNIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  410/2017	410/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	410/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 134 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Convention on the Means of Prohibiting and Preven
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Perlindungan benda budaya in - situ dan intra - nasional semakin terancam oleh adanya pasar gelap internasional yang memicu terjadinya impor, ekspor dan penggalian ilegal benda budaya antar Negara asal dan Negara penerima. Meskipun sudah terdapat perhubungan hukum domestik dan internasional yang dirancang untuk menghentikan tindakan impor dan ekspor benda budaya , pencurian dan penggalian benda b udaya terus bertumbuh pesat . Ketentuan - ketentuan mengenai pengembalian benda budaya dapat ditemukan dalam Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970, yang mendukung pencegahan terjadinya impor dan ekspor ilegal. N amun hukum warisan budaya internasional mengenal dua rezim yang berbeda mengenai kewajiban suatu negara untuk mengembali kan benda budaya ke negara a sal yang kemudian menjadi hambatan dalam pengembaliannya . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengembalian berdasarkan rezim - rezim tersebut serta bagaimana implementasi negara - negara asal, khususnya Indonesia, dalam upaya pengembalian benda budaya. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini dengan menitik beratkan pada penelitian kepustakaan atau data sekunder dengan pendekatan asas - asas hukum dan perban din gan hukum, dan studi lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak semua benda budaya dapat dikembalikan ke negara asalnya karena perlu adanya penilaian yang menandakan kapasita s negara asal untuk melindungi benda budaya. Kemudian, negara - negara asal benda budaya, terkhusus Indonesia, masih kurang sigap dalam upaya perlindungan benda budaya yang terbukti dari banyaknya kasus - kasus pencurian benda budaya ke luar negeri sehingga di perlukan mekanisme - mekanisme alternatif yang menjamin terlindungnya benda budaya ketika benda budaya dikembalikan

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.