• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN MENGENAI AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN ATAS PILIHAN ORANG TUA DI DESA PABUARAN LOR KABUPATEN CIREBON DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  353/2017	353/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia
  421/2017	421/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	421/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 90 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	P erkawina n paksa , hukum islam, anak
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri, maka dalam perkawinan tersebut harus ada kerelaan dari kedua belah pihak. Tujuannya adalah memperoleh ketidaksesuaian prinsip - prinsip perkawinan Islam terhadap anak yang melangsungkan perkawinan atas pilihan orang tua di Desa Pabuaran Lor Kabupaten Cirebon dan menemukan akibat hukum terhadap anak yang melangsungkan perkawinan atas pilihan orang tua di Desa Pabuaran Lor, Kabupaten Cirebon ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini disusun menggunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu metode penelitian dengan cara studi kepustakaan, mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bah an hukum primer, sekunder dan tersier, seperti peraturan perundang - undangan dan buku literature. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analistis yaitu menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang - undangan kemudian dianalisis secara yuridi s kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa perkawinan yang berlangsung di Desa Pabuara n Kabupetan Cirebon tidak sesuai dengan prinsip perkawinan Islam yang terdapat dalam Al - quran dan hadist rasul ul lah yang berakiba t perkawinan tersebut tid ak sah dikarenakan tidak adanya keridhoan dari salah satu mempelai yang dipaksakan , untuk itu p erlunya sosialisasi terhadap masyarakat dan pihak KUA mengenai prinsip perkawinan agar tidak adanya paksaan dalam melangsungkan perkawinan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.