Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Perbankan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polisi Yang Diperkerjakan Di OJK Dikaitkan Dengan KUHP Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan


Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Mengatur salah satunya terkait penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    418/2017418/2017Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH UnpadTersedia
  • Perpustakaan
    Fakultas Hukum
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    418/2017
    Penerbit Fakultas Hukum UNPAD : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    x, 109 hal, 30 cm.
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    NONE
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Mengatur salah satunya terkait penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan perbankan dalam undang-undang tersebut disebutkan yang dapat menjadi penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan antara lain pejabat penyidik kepolisian negara republik Indonesia yang dipekerjakan di OJK tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimanakan pejabat penyidik kepolisian negara republik indonesia dapat melakukan penyidikan dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan perbankan dan penegakan hukumnya dikaitkan dengan UU OJK.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi