• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP PIHAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN AKTA PERDAMAIAN NOTARIIL DITINJAU DARI KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) DAN HERZIENNE INDONESISCHE REGLEMENT / HIR (REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBAHARUI)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  080/2018	080/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	080/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	vi, 147 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Herzienne Indonesische Reglement
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kesepakatan penyelesaian sengketa perdata dapat dicapai para pihak melalui proses mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan. Kesepakatan perdamaian dari proses mediasi di luar pengadilan dapat dibuat dalam bentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan. Pada praktiknya meskipun para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian, namun tidak menutup kemungkinan salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi) atas isi kesepakatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas ne bis in idem dalam kasus gugatan wanprestasi terhadap pihak yang tidak melaksanakan akta perdamaian notariil dan kekuatan hukum akta perdamaian notariil apabila digugat ke pengadilan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Herzienne Indonesische Reglement. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pertama ditinjau dari Pasal 1917 KUH Perdata dan Pasal 130 ayat (2) HIR gugatan wanprestasi yang diajukan terhadap pihak yang tidak melaksanakan akta perdamaian notariil tidak mengandung asas ne bis in idem. Kedua, kekuatan hukum akta perdamaian notariil yang tidak dikukuhkan oleh hakim pengadilan adalah sama seperti kekuatan hukum akta autentik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sedangkan apabila akta perdamaian notariil dikukuhkan oleh hakim pengadilan akan mempunyai kekuatan hukum seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.