• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3520K/PDT/2016 TENTANG SENGKETA GANTI KERUGIAN BAGI PETANI TAMBAK YANG MENGGARAP TANAH PAKUALAMAN GROUND (PAG) AKIBAT PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  108/2018	108/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	108/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xii, 82 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Putusan Mahkamah Agung Nomor 3520K/Pdt/2016
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Setiap Orang maupun Badan Hukum yang terkena dampak pengadaan tanah memiliki hak atas ganti kerugian. Namun ganti kerugian tersebut hanya dapat diberikan kepada pihak yang memiliki hak atas objek yang terkena dampak pengadaan tanah tersebut.Marjuki merupakan petani tambak yang mendirikan tambaknya di atas tanah milik Paku Alaman atau dikenal dengan istilah Paku Alaman Ground (PAG). Tambak milik Marjuki tersebut teridentifikasi sebagai salah satu lahan yang terkena dampak pengadaan tanah untuk pendirian bandara baru di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai pihak panitia pendirian bandara baru Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Angkasa Pura I menyatakan bahwa Marjuki tidak berhak atas ganti kerugian pengadaan tanah karena tambak tersebut didirikan diatas lahan milik Paku Alaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan pendirian tambak oleh Marjuki diatas tanah Paku Alaman Ground (PAG) dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3520K/PDT/2016 yang menolak ganti kerugian pengadaan tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan studi kasus ini adalah yuridis normatif dan hasil penelitiannya diuraikan secara deskriptif analitis yang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti data berupa Putusan Mahkamah Agung, data sekunder berupa Peraturan Perundangundangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa pendirian tambak oleh Marjuki diatas tanah Paku Alaman Ground tidak sah sehingga Marjuki tidak berhak atas ganti kerugian pengadaan tanah. Selain itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 3520K/Pdt/2016 dalam menolak ganti kerugian pengadaan tanah kepada Marjuki telah tepat karena Marjuki tidak memenuhi unsur-unsur sebagai pihak yang berh

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.