• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  112/2018	112/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	112/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xi, 103 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	inkonsistensi, perlindungan hukum
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia mengalami kesulitan keuangan (financial distress). Tidak semua perusahaan mampu untuk mempertahankan eksistensinya dan banyak yang terbelit permasalah utang piutang. Padahal perusahaan merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, perusahaan juga sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengkaji mengenai konsistensi Pengadilan Niaga terhadap penyelesaian permasalahan utang piutang BUMN melalui PKPU serta perlindungan terhadap kreditor konkuren yang menolak rencana perdamaian. Penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normative. Pengumpulan daga diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung penelitian lapangan. Alat pengumpulan data primer adalah dengan pedoman peraturan perundang-undangan, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis, diketahui bahwa: Pertama, kerap terjadi inkonsistensi Pengadilan Niaga dalam memutus perkara PKPU BUMN Persero. Kedua, belum ada peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kreditor konkuren minoritas yang melakukan penolakan terhadap rencana perjanjian perdamaian.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.