• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 272K/PDT-SUS-HKI/2016 MENGENAI PEMBATALAN MEREK DAGANG WAXX (LAURENT BOULET VS BARTH NICHOLAS CLAUDE M.M., DKK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  142/2018	142/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	143/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	x, 74 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Merek Terkenal, Perjanjian TRIPS, Konvensi Paris,
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Perlindungan HKI mengenai Merek merupakan masalah global yang sudah menjadi masalah masyarakat dunia. Ketentuan untuk melindungi Merek terkenal berlaku bagi seluruh Negara, termasuk negara peserta Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs, termasuk Indonesia. Indonesia menggunakan sistem first to file dalam sistem pendaftaran Merek. Dalam sistem ini merupakan suatu keharusan mendaftarkan Merek agar Pemilik Merek memperoleh hak atas Merek. Merek terkenal berhak atas suatu perlindungan hukum meskipun belum terdaftar di suatu negara. Perlindungan tersebut ditujukan terhadap reputasi yang melekat pada suatu Merek karena proses atau upaya untuk memperoleh reputasi tersebutlah yang secara hukum patut dihargai. Tetapi berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 272K/PDT-SUS-HKI/2016 menyatakan menolak suatu Merek Terkenal dari Negara Perancis untuk didaftarkan di Indonesia karena sudah terdaftarnya lebih dulu Merek yang sama secara keseluruhannya milik warga Negara Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pengkajian perundang-undangan yang berlaku mengenai Merek, konvensi hukum internasional mengenai Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs, serta yurisprudensi untuk pembanding dalam membantu menemukan jawaban atas masalah tersebut. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa, Putusan Mahkamah Agung Nomor 272K/PDT-SUS-HKI/2016 Mengenai Pembatalan Merek Dagang WAXX tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Majelis Hakim dan Ditjen HKI sebaiknya tidak begitu saja mengabulkan pendaftaran Merek apabila telah memenuhi persyaratan administraftif dan substantif. Namun, juga harus melakukan pemeriksaan lebih mendalam tidak hanya terbatas pada Merek-Merek di Indonesia saja.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.