• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1672 K/PID.SUS/2012 MENGENAI UNSUR PERMUFAKATAN JAHAT YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 114 JO. 132 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  147/2018	147/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	147/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Nomor 1672 K/Pid.Sus/2012
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dihukum sama dengan ancaman pidana pokok pada delik selesai. Salah satu kasusnya ialah tindak pidana permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Edih Kusnadih. Permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri yang berarti hanya dengan melakukan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana saja maka orang sudah dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbuatan Edih Kusnadih yang diduga bersepakat untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan Iswadi Chandra dapat ditafsirkan sebagai permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika dan putusan majelis Hakim Nomor 1672 K/Pid.Sus/2012 yang menjatuhkan putusan terhadap Edih Kusnadih dikaitkan dengan Pasal 185 ayat (6 huruf a dan b) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mendasarkan kepada hasil studi kepustakaan berupa asas-asas, teori, dan peraturan perundang-undangan yang terkait, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama pertimbangan terhadap unsur permufakatan jahat yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) tidak tepat karena kesepakatan untuk melakukan tindak pidana yang merupakan unsur dari permufakatan jahat tersebut tidak dapat dibuktikan dalam fakta persidangan. Kedua, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tidak memperhatikan persesuaian antar alat bukti untuk mencapai kebenaran yang materiil tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 185 ayat (6 huruf a dan b) KUHAP

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.