• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

ANALISIS HUKUM TERHADAP LAYANAN FINTECH JENIUS BANK BTPN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  149/2018	149/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	149/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	iii, 118 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Financial Technology, Digital Banking, Hukum Perba
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Financial Technology (Fintech) merupakan bentuk layanan perbankan digital yang sedang berkembang dengan pesat. Fintech Jenius oleh Bank BTPN merupakan salah satu layanan Fintech yang bergerak di bidang Digital Banking. Perkembangan yang pesat ini tentunya tidak luput dari berbagai kendala dari berbagai aspek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesiapan infrastruktur hukum perbankan di Indonesia terkait dengan layanan Fintech yang dilakukan oleh bank dan potensi kendala yuridis yang akan dihadapi oleh layanan Fintech di Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang bertitik tolak dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur Fintech di Indonesia dan bahan hukum sekunder berupa laporan. jurnal, dan wawancara terkait dengan layanan Fintech oleh bank. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa BI dan OJK selaku lembaga otoritas dan AFTECH sebagai Sumber Daya Manusia Fintech sudah siap untuk menghadapi perkembangan terkini Fintech, namun, aturan yang ada saat ini masih belum siap untuk menghadapi perkembangan Fintech yang ada sehingga perlu diperbaharui. Terdapat potensi kendala yuridis berupa kurangnya kesiapan nasabah dalam menggunakan layanan Fintech oleh Bank, belum diaturnya sektor Fintech selain P2P Lending secara komprehensif, cyber risk terkait data pribadi nasabah, dan belum diaturnya penggunaan Machine Learning dan Big Data. Regulator sebaiknya merespon kendala yuridis tersebut dengan mengeluarkan undang-undang perlindungan data pribadi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) penggunaan machine learning dan big data oleh bank, dan POJK yang mengatur sektor-sektor Fintech yang belum diatur oleh aturan yang ada.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.