• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN HAK IMUNITAS PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM KASUS TUNTUTAN PID ANA TERHADAP ANGGOTA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PADA SAAT MENDAMPINGI PENERIMA BANTUAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  245/2018	245/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	245/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xii, 116 hal, 2018
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pemberi bantuan hukum oleh Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah diberikannya hak imunitas. Namun hak imunitas tersebut belum seutuhnya dipahami dan dilaksanakan oleh apara t penegak hukum. Hal inidibuktikan dengan masih adanya penangkapan dan tuntutan pidana terhadap pemberi bantuan hukum khususnya anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atas tindakan yang dilakukan pada saat memberikan bantuan hukum. P enelitian yang dikaji da lam penelitian ini: (1) Bagaimana konsep hak imunitas dalam hukum positif Indonesia dikaitkan dengan pemberi bantuan hukum?; (2) bagaimana hak imunitas pemberi bantuan hukum diterapkan? Metode penelitian yang dig unakan adalah yuridis normatif yang menitikb eratkan pada data sekunder dengan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu memaparkan tentang peraturan yang berlaku dan kebajikan apa yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif B erdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa hak imunitas bertujuan untuk melindungi pemberi bantuan hukum dari ancaman dan tekanan pihak lain pada saat memberikan bantuan hukum. H ak imunitas pemberi bantuan hukum belum diterapkan dengan baik. Masih adanya penangkapan dan tuntutan pidana terhadap pemberi bantuan hukum atas tindakan yang dilakukan dalam proses memberikan bantuan hukum menunjukkan tidak terlaksananya perlindungan hak imunitas pemberi bantuan hukum. H ak imunitas tidak berlaku secara abs olut namun terbatas. Hak imunitas pemberi bantuan hukum berlaku apabila: (1) pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum yang sesuai dengan tanggung jawabnya; (2) dilakukan dengan iktikad baik; (3) sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.