Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI BIGO LIVE SEBAGAI MEDIA PORNOGRAFI DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Perkemban
gan teknologi dan informasi
memiliki dua mata pisau
secara bersamaan
.
Permasalahan yang ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    260/2018260/2018Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad (Perpustakaan Lt.3)Tersedia
  • Perpustakaan
    Fakultas Hukum
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    260/2018
    Penerbit Fakultas Hukum UNPAD : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    -
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    NONE
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    -
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Perkemban
    gan teknologi dan informasi
    memiliki dua mata pisau
    secara bersamaan
    .
    Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini
    adalah bagaimana pengaturan
    Undang
    -
    Undang Informasi dan Transaksi
    Elektronik
    dan U
    ndang
    -
    U
    ndang
    Porno
    grafi dalam mengatur
    cyber porn
    dan bagaimana pertanggungjawaban pidana
    par
    a pihak terkait
    penyalahgunaan A
    plikasi
    Bigo Live
    sebagai media pornografi di Indonesia.
    Penelitian ini disusun
    dengan
    menggunakan metode pendekatan
    yuridis
    normatif
    dengan
    menitikberatkan pada penggunaan data sekunder.
    Spesifikasi
    penelitian
    ini
    adalah
    deskriptif
    analisis
    dengan
    menggambarkan fakta
    -
    fakta yang berupa data sekunder dari bahan
    hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tahap penelitian melalui studi
    kepustakaan dan
    studi lapangan. Metode analisis data yang digun
    a
    kan
    yaitu secara yuridis kualitatif.
    Berdasarkan hasil ana
    lisa melalui
    Undang
    -
    Undang Informasi dan
    Transaksi
    Elektronik
    dan
    U
    ndang
    -
    U
    ndang
    Pornografi,
    pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada penggun
    a yang
    melakukan penyalahgunaan
    dan pelanggaran atas k
    aidah hukum yang
    berlaku
    .
    Sedangkan
    penyedia
    layanan
    dapat
    dimintakan
    pertanggungjawaban pidana
    apabila
    penyedia layanan terbukti lalai
    dengan tidak melak
    ukan pengawasan
    terhadap konten dalam layanan
    miliknya
    dan
    tidak melakukan
    penindakan
    secara
    terhadap konten
    yang
    melanggar ketentuan yang berlaku

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi