• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PRAKTIK PERSEKONGKOLAN PINJAM NAMA PERUSAHAAN DALAM TENDER DIKAITKAN DENGAN U NDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  266/2018	266/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	267/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xi, 127 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Persekongkolan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Praktik persekongkolan merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Persekongkolan merupakan kegiatan yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat , persekongkolan yang dibahas dalam tugas akhir ini mengenai persekongkolan tender. Pengaturan mengenai p ersekongkolan tender terdapat pada Pasal 22 UU N omor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pada kenyataannya di Indonesia banyak terjad i praktik persekongkolan tender khususnya terkait dengan praktik persekongkolan pinjam nama perusahaan untuk memenangkan suatu tender yang biasanya diselenggarakan oleh pemerintah. Praktik pinjam nama perusahaan untuk memenangkan suatu tender ini dapat mer ugikan para pihak terkait tender diantaranya peserta tender lainnya atau pemerintah, juga pihak yang bersekongkol terkait pertanggungjawaban jika terjadi permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan terhadap asas - asas hukum dan data sekunder atau kepustakaan hukum yang berkenaan dengan persaingan usaha tidak sehat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deksriptif ana litis , yaitu menggambarkan dan menerangkan secara jelas mengenai permasalahan dan ketentuan - ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan mengenai praktik persekongkolan pinjam nama perusahaan dalam tender. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik perse kongkolan pinjam nama perusahaan untuk memenangkan suatu tender yang banya k terjadi di Indonesia bertentangan dengan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 bahwa tender pada hakikatnya harus dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, terb uka dan akuntabel. Praktik persekongkolan pinjam nama perusahaan dalam tender ini merupakan praktik curang dan melanggar peraturan perundang - perundangan sehingga bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian menurut 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang ha lal. P raktik tersebut juga bertentangan dengan Pasal 87 Ayat ( 3 ) Perpres No. 54 Tahun 2010 bahwa p e nyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pekerjaan utama terkecuali hanya sebagian pekerjaan utama dalam kontrak. Praktik ini merugikan para pihak diantaranya para peserta tender dan pihak pemerintah sebagai penyelengg ara tender . Pasal 97 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dalam menjalankan tugas untuk kepentingan perseoran. Jika terjadi permasalahan hukum dari praktik tersebut maka yang b ertanggungj awab berdasarkan Pasal 97 Ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 yaitu setiap anggota direksi yang harus bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan dikarenakan kesalahan atau kelalaiannya.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.