• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

DAMPAK PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP EKSISTENSI DAN KEBERLANJUTAN KEGIATAN PERTAMBANGAN KAPUR CV. SUMBER JAYA KAPUR KECAMATAN SUMBER JAYA KABUPATEN MAJALENGKA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  005/2019	005/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	005/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	xii, 87 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Skripsi ini meneliti terhadap kasus kegiatan pertambangan yang tidak berada di kawasan pertambangan . Kegiatan pertambangan ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Pada tahun 2011 pemilik usaha pertambangan kapur ini tidak lagi diberi perpanjangan izin oleh pemerintah setempat dengan alasan bahwa lokasi kegiatan Pertambangan kapur ini tidak berada di kawasan yang seharusnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah ditetapkan. Pemerintah sudah memberikan solusi terhadap masalah ini, pemerintah mengusulkan untuk relokasi usaha pertambangan kapur ini, namun pihak pelaku usaha pertambangan kapur ini menolak dengan alasan bahwa tempat relokasi tersebut jauh dari tempat bahan dasar produksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kegia tan pertambangan kapur ini diperbolehkan atau tidak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk bagaimana bentuk sanksi yang tepat untuk pelaku usaha pertambangan kapur tersebut sesuai dengan Undang - Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dalam bentuk deskriptif analitis. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung penelitian lapangan. Alat pengumpulan data primer adalah dengan pedoman wawancara, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil, yaitu Berdasarkan pasal 61 Undang - Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa kegiatan pertambangan ini sudah melanggar aturan yang ada dalam pasal 61 ini, dan karenanya kegiatan usahanya dianggap ilegal. Dan berdasarkan pasal 63 Undang - Undang Penataan Ruang bahwa yang melanggar pasal 61 ini akan diberikan sanksi sesuai dengan poin pelanggarannya, sanksi ya ng dirasa tepat adalah penutupan lokasi kegiatan usaha pertambangan kapur tersebut.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.