• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT KEPEMILIKAN TUNGGAL DALAM PENANAMAN MODAL ASING BANK KONVENSIONAL DITINJAU DARI POJK Nomor 39/POJK.03/2017 TAHUN 2017 TENTANG KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN DI INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  045/2019	045/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	045/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	x, 117 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia (single presence policy) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor 39/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesiaadalah peraturan yangmengharuskan satu perusahaan hanya dapat menjadi satu pemegang saham pengendali pada satu bank.Perusahaan induk yang mempunyai dua atau lebih anak perusahaan bank maka entitas tersebut harus di merger atau di bentuk perusahaan holding diatas nya.Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalahUntukmenganalisis akibat hukum penerapan Single Presence Policy dalam penanaman modal Bank Konvensionaloleh Bank Asing yang menjadi pemegang saham pengendali di bank lain di Indonesia dan Untuk mengetahui bagaimana perlindungan pemegang saham minoritas dalam penanaman modal lembaga keuangan bank asing yang sesuai dengan hukum positif di indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif dan memperhatikan aspek hukum positif baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.Berdasarkan analisis, dapatmengetahui bahwa dibutuhkan dua proses yang harus dilaksanakan perusahaan induk yaitu mengakuisisi perusahaan bank baru dan kemudian memergernya dengan anak perusahaan yang serupa atau membuat perusahaan holding diatas nya. Para perusahaan pun harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Perlindungan hukum terhadappemegang saham minoritasmemberikan perlindungan dengan cara memberikan hak-hak tertentu kepada pihak pemegang saham minoritas perseroan terbatas sehingga pelaksanaan bisnis perusahaan tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingannya

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.