• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STUDI KASUS NOMOR REGISTRASI PERKARA 77/Pid.B/2014/PN KUNINGAN TENTANG PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG TIDAK BERDASARKAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG - UNDANG NO 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  155/2019	155/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	155/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum Univeristas Padjadjaran : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	155/2019
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• ABSTRAK Fharel Muhammad Ridho 110110150156 KUHAP merupakan kumpulan ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur tata cara negara dengan pertantaraan alat – alatnya (aparat) untuk mencari kebenaran, mengadili, dan menetapkan putusan terhadap seseorang yang disangkakan/didakwa melakukan tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (h) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur surat putusan pemidanaan memuat pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. Lebih lanjut dalam pasal 197 ayat (2) KUHAP menjelaskan apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pada Putusan Pengadilan Negeri Kuningan nomor 77/Pid.B/2014/PN.Kng hakim menjatuhkan putusan menggunakan pasal yang tidak terdapat di dalam surat dakwaan penuntut umum dengan menerobos sanksi pidana badan terhadap terdakwa. Pada surat dakwaan, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Namun dalam penetapan sanksi pidana badan, hakim lebih memilih menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) dengan tidak menjelaskan unsur yang terpenuhi dari pasal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan hakim yang memutus perkara menggunakan pasal yang tidak terdapat di dalam surat dakwaan penuntut umum dikaitkan dengan Kebebasan Hakim, Politik Hukum Undang – Undang Narkotika, dan Tujuan Pemidanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitan ini berupa deskriptif analisis dengan tahapan penelitian berupa penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen. Metode analisis data yang dilakukan berupa yuridis kualitatif yaitu dengan mengkaji penelitian berdasarkan hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa putusan pengadilan negeri kuningan 77/Pid.B/2014/PN.Kng, majelis hakim telah mempertimbangkan narkotika jenis shabu tersebut digunakan bagi diri sendiri oleh terdakwa sehingga hakim memutus perkara menggunakan pasal yang tidak terdapat dalam surat dakwaaan penuntut umum. Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (h) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hakim seharusnya menjelaskan unsur dari pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terpenuhi di dalam putusan pemidanaan. Disisi lain terlihat sikap inkonsistensi hakim dalam memutus pidana denda, dimana hakim tetap memutus Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sebelumnya dianggap tidak sesuai dengan tujuan pembuatan pasal itu sendiri yaitu untuk menjerat para pengedar Narkotika. Dalam hal ini seharusnya hakim memberikan pertimbangan yang tidak saling bertentangan antara penjatuhan sanksi pidana badan dengan pidana denda.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.