• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Intervensi Dewan Keamanan Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Pada Etnis Rohingya Ditinjau dari Hukum Internasional

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  148/2019	148/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	148/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum Padjadjaran : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	148/2019
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Dewan Keamanan PBB,Rohingya,Pelanggaran HAM
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• INTERVENSI DEWAN KEAMANAN TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT PADA ETNIS ROHINGYA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Nizam Safaraz - 110110140190 ABSTRAK Setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi dari diskriminasi oleh pihak manapun, terutuma tindakan pelanggaran HAM berat. Dalam rangka mencegah hal tersebut, Dewan Keamanan memiliki fungsinya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dari ancaman terhadap perdamaian internasional. Salah satu kasus yang sedang menjadi perhatian internasional adalah pelanggaran hak asasi manusia etnis Rohingya oleh militer Myanmar. Dalam pelaksanaannya, Dewan Keamanan dapat melakukan intervensi terhadap negara yang diketahui melanggar hak asasi dari rakyatnya, tetapi intervensi Dewan Keamanan ini menimbulkan kontroversi yang mempertanyakan keabsahan intervensi dari Dewan Keamanan. Ada pun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah situasi di Myanmar dapat menjadi dasar bagi Dewan Keamanan PBB untuk melakukan intervensi kemanusiaan, serta mengetahui bagaimana upaya hukum oleh Dewan Keamanan PBB dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia etnis Rohingya di Myanmar. Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Dalam hal ini meliputi semua penelitian terhadap pengaturan dan penerapan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap etnis Rohingya. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, sehingga penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif dengan cara meneliti data sekunder untuk diteliti dengan menelusuri peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam perkembangannya, Dewan Keamanan PBB dapat melakukan intervensi kemanusiaan dengan wewenang yang dimiliki dalam bab VII Piagam PBB 1945 melalui intervensi non-militer dan militer. Dewan Keamanan PBB dapat meminta ICC untuk melaksanakan kewenangan mengadilinya terhadap etnis Rohingya dan membentuk UN peacekeeping force dengan mandat yang sesuai dengan situasi di Myanmar. Melalui ICC, pelaku kejahatan pelanggaran HAM berat dapat diadili dan UN peacekeeping force dapat menjaga ketertiban dan mengawasi implementasi perjanjian perdamaian serta mengawasi kondisi Rohingya hingga dapat kembali ke wilayah Myanmar dan dikembalikan seluruh haknya.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.