• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pembangunan Perumahan dalam Penyediaan Hunian Berimbang ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  214/2019	214/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	214/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum Univeristas Padjadjaran : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	tanggung jawab, perumahan, hunian berimbang
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PEMBANGUNAN PERUMAHAN DALAM PENYEDIAAN HUNIAN BERIMBANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Nabila Mazaya Putri 110110150040 ABSTRAK Dalam rangka memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, pemerintah membuat suatu aturan dasar mengenai perumahan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, dalam pembangunan perumahan ini dikenal adanya suatu pembangunan perumahan dengan pola hunian berimbang. Dalam pelaksanaannya, hunian berimbang sulit diterapkan dikarenakan beberapa faktor. Contoh perumahan yang belum menerapkan hunian berimbang dalam pembangunan perumahannya adalah Calistha Dago Residence dan Bandung City Lights. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah mendapatkan pemahaman dan analisis mengenai konsep hunian berimbang dalam pembangunan suatu perumahan berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan yang kedua adalah menemukan dan merumuskan tanggung jawab pelaku usaha pembangunan perumahan terkait pembangunan perumahan dengan konsep hunian berimbang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah dengan metode yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data-data secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, yang pertama yaitu penyelenggaraan perumahan dengan pola hunian berimbang di Kota Bandung sampai saat ini belum dapat terlaksanakan dengan efektif dikarenakan terdapat beberapa kendala, yang kedua yaitu bentuk tanggung jawab Developer yang belum menerapkan pola hunian berimbang yaitu berupa pembangunan kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan tidak v dalam satu hamparan dan developer dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pencabutan insentif, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pembekuan izin usaha, dan/atau pencabutan izin usaha. Developer juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.