• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 286 K/PDT.SUS-PHI/2013 MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK TERHADAP TENAGA KERJA ASING DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  014/2020	014/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	014/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha. UU Ketenagakerjaan memberikan pengaturan sebagaimana telah tertera dalam Pasal 151 UU ketenagakerjaan dengan maksud agar mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. UU Ketenagakerjaan memang sudah mengatur untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja namun pemutusan hubungan kerja tersebut tidak dapat dihindarkan apabila pengusaha ataupun pekerja telah melanggar ketentuan peraturan perundangundangan tersebut sebagaimana telah terjadi dalam kasus Stephen Michael Young dengan PT Siemens Indonesia dimana Stephen di PHK tanpa alasan yang jelas. Tidak puas akan hal tersebut, Stephen Michael Young menggugat kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan hak yang telah dirugikan oleh PT Siemens Indonesia. Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Hubungan Industrial serta putusan yang diberikan Mahkamah Agung memberikan kesan yang ambigu sehingga maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis terhadap putusan yang telah diberikan baik oleh Majelis Hakim maupun dari Mahkamah Agung. Metode Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian dititikberatkan pada penggunaan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan di dalam penulisan studi kasus ini, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil Analisa studi terhadap studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa, proses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemutusan hubungan kerja tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak pekerja dan menjadikan hak-haknya tidak terpenuhi. Pertimbangan hakim yang diberikan oleh hakim di tingkat pengadilan hubungan industrial serta pertimbangan yang diberikan oleh mahkamah agung memberikan penafsiran yang keliru mengenai pasal penggunaan tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Indonesia.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.