• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

PENETAPAN SITA EKSEKUSI OLEH PENGADILAN TANPA DIDASARI DIKTUM PUTUSAN AKHIR YANG MENGABULKAN SITA JAMINAN DALAM PERKARA NOMOR 332/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL DITINJAU DARI HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (HIR)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  025/2020	025/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	025/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	sita jaminan.
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Suatu sengketa perdata diajukan oleh pihak yang berperkara kepada pengadilan untuk mendapatkan suatu putusan. Adapun putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan diktum putusan akhir yang bersifat penghukuman (condemnatoir) selanjutnya dapat dilaksanakan. Diktum putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap seyogyanya dilaksanakan secara sukarela atau jika tidak, maka dapat dilakukan dengan pelaksanaan putusan secara paksa (eksekusi). Dalam praktik terdapat suatu kasus yang mana penetapan eksekusi oleh ketua Pengadilan Negeri tanpa putusan pengadilan yang mengabulkan sita jaminan. Tugas akhir ini membahas tentang keabsahan Surat Penetepan Sita Eksekusi tanpa didasari putusan hakim yang mengabulkan sita jaminan dalam perkara No. 332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dan akibat hukum terhadap pihak tereksekusi dengan adanya Sita Eksekusi yang ditetapkan oleh ketua pengadilan dalam perkara No. 332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, ketika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dikaitkan dengan asas kepastian hukum dalam HIR. Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini bersifat yuridis normative yang mengedepankan data sekunder dengan dilengkapi data primer berupa wawancara kepada narasumber. Dengan spesifikasi penelitian bersifat deksriptif analitis, data sekunder dan data primer dianalitis lebih lanjut secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan sita eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam perkara No. 332/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel adalah sah, bila dikaitkan dengan Pasal 227 HIR bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, pihak yang menang dapat mengajukan penetapan sita eksekusi yang sebelumnya tidak pernah ditetapkan dalam putusan dan akibat hukum terhadap penetapan eksekusi yaitu terhadap aset Tergugat harus disita sesuai dengan penetapan eksekusi untuk kepentingan Penggugat demi kepastian hukum sebagai pihak yang dimenangkan

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.