• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

TANGGUNG JAWAB KOREA UTARA ATAS PENGEMBANGAN SENJATA NUKLIR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  027/2020	027/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	027/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kewajiban perlucutan nuklir telah diatur dalam Pasal VI Nuclear NonProliferation Treaty (NPT) sejak 1968. Korea Utara merupakan negara yang menyatakan sebagai negara nuklir dan telah mengembangkan dan melakukan uji coba nuklir sebanyak 6 kali hingga tahun 2017. Namun, sulit untuk menyatakan adanya pelanggaran hukum internasional karena Korea Utara telah menarik diri dari NPT pada tahun 2003. Oleh karena itu, proliferasi senjata nuklir telah menjadi isu kontroversial bagi masyarakat internasional. Secara regional, Jepang dan Korea Selatan adalah dua negara yang merasa dirugikan dari uji coba nuklir Korea Utara sehingga muncul pertanyaan apakah kedua negara tersebut dapat meminta pertanggungjawaban Korea Utara atau tidak. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui apakah Korea Utara tetap melanggar hukum internasional walaupun sudah mengundurkan diri dari NPT dan menentukan implikasinya terhadap pertanggungjawaban Korea Utara. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Inventarisasi data penelitiannya digunakan metode inventarisasi data dengan teknik studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari teknik studi kepustakaan merupakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Korea Utara sebagai negara ketiga memang tidak terikat pada NPT sebagai perjanjian internasional. Akan tetapi, Korea Utara tetap terikat pada NPT apabila pasal yang mengatur kewajiban perlucutan senjata nuklir telah menjadi suatu hukum kebiasaan internasional. Korea Utara juga tetap terikat pada NPT sebagau hukum kebiasaan internasional karena tidak menolak keterikatannya secara konsisten. Pertanggungjawaban negara dapat dituntut oleh Jepang dan Korea Selatan karena kedua negara tersebut dikategorikan sebagai negara yang dirugikan menurut hukum internasional.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.