• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP PUTUSAN VERSTEK YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK TERGUGAT DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM TINJAUAN HIR / RBG

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  032/2020	032/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	032/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Putusan verstek adalah putusan dimana tergugat, meskipun dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran tergugat (verstek). Perlawanan terhadap verstek yaitu verzet, yang diatur dalam Pasal 125 Ayat (3) dan 129 HIR, Pasal 149 Ayat (3) jo. 153 RBg dengan ketentuan tenggang waktu yang telah diatur dalam Pasal 129 HIR, yaitu 14 hari sejak setelah hari pemberitahuan. Adapun tugas akhir ini untuk mengetahui putusan verstek yang diajukan banding oleh pihak tergugat dalam praktik di peradilan perdata ditinjau dari HIR / RBg dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak penggugat dan tergugat dengan adanya putusan verstek yang diajukan banding dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Tugas akhir ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mengedepankan data sekunder yang selanjutnya dilengkapi data primer dengan cara wawancara hakim. Spesifikasi penulisannya yaitu deskriptif analitis menggambarkan, menelaah dan menganalisis secara sistematis, yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan pertama terhadap Putusan Verstek Pengadilan Negeri Bale Bandung yang diajukan banding dalam perkara Nomor: 37/Pdt.G/2018/PN.Blb adalah tidak sejalan dengan norma yang terdapat pada Pasal 129 HIR. Sementara itu pada Putusan Pengadilan Negeri Simalungun perkara Nomor: 36/Pdt.G/2013/PN.SIM yang menetapkan bahwa hakim tidak berwenang memutus perkara banding yang serupa, karena tidak sesuai dengan norma Pasal 153 dan 200 RBg tentang perlawanan terhadap putusan verstek adalah tepat. Kedua demi terciptanya kepastian hukum, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak penggugat atau terbanding adalah mengajukan permohonan kasasi dengan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, antara lain hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dan atau salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.