• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

PENGADAAN DAN PENETAPAN HARGA OBAT ANTIRETROVIRAL (ARV) OLEH PT KIMIA FARMA (PERSERO) TBK DAN PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA (PERSERO) TBK DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  048/2020	048/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	048/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Obat Antiretroviral adalah obat yang digunakan oleh Orang Dengan HIV/AIDS yang berfungsi untuk menekan jumlah virus HIV agar memperpanjang harapan hidup Orang Dengan HIV/AIDS. Dalam perkembangannya, pemerintah menunjuk PT Kimia Farma dan PT Indofarma Global Medika selaku BUMN yang bergerak dalam bidang farmasi untuk dan atas nama pemerintah melaksanakan paten terhadap obat Antiretroviral. Dalam praktiknya, PT Kimia Farma dan PT Indofarma diduga melakukan praktik penetapan harga obat Antiretroviral sehingga dikatakan melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Selain itu, perlu juga dikaji bagaimana penegakan hukum yang dapat dilakukan KPPU terhadap dugaan praktik penetapan harga obat Antiretroviral yang dilakukan oleh PT Kimia Farma dan PT Indofarma. Metode Penulisan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu meneliti doktrin-doktrin dan asas-asas hukum perlindungan konsumen. Penulisan menggunakan spesifikasi Penulisan deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan suatu objek penulisan. Tahap Penulisan ini dilakukan dengan cara Penulisan kepustakaan yang dilakukan dengan mencari data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penulisan menunjukkan bahwa kasus dugaan praktik penetapan harga yang dilakukan PT Kimia Farma dan PT Indofarma tidak menyalahi ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. KPPU selaku penegak hukum persaingan usaha tetap berwenang dalam memeriksa dan memutus dugaan kasus tersebut, namun KPPU tidak dapat menjatuhkan sanksi karena dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan PT Kimia Farma dan PT Indofarma tidak terbukti.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.