• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STATUS PERKAWINAN KEDUA DAN SELANJUTNYA YANG DIDASARKAN PADA AKTA PERCERAIAN PALSU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  019/2021	019/2021	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	019/2021
  Penerbit	FakultasHukum Unpad : Bandung., 2021
  Deskripsi Fisik	xiii, 127 hal, 30cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perkawinan, Perceraian, dan Akta Cerai Palsu
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 39 ayat (1) menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak dan dalam perceraian harus memiliki alasan yang kuat bahwa antara suami dan isteri tidak dapat rukun kembali sebagai suami isteri. Terdapat beberapa kasus perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan yang pada akhirnya beredar akta cerai palsu dengan alasan bahwa masyarakat mengira berpekara di Pengadilan sangatlah rumit serta biaya mahal sehingga dipercayakan kepada seseorang yang mengaku mengerti hukum atau memalsukan data pribadinya. Dengan adanya anggapan telah bercerai sehingga melakukan perkawinan selanjutnya dengan bekal membawa akta cerai palsu tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan wawancara untuk mendapatkan data primer, selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif yaitu dengan menginventarisir, menyusun, secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlakunya ketentuan peraturan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan lainnya. Hasil penelitian ini status perkawinan kedua dan selanjutnya yang didasarkan pada akta cerai palsu tidak sah menurut pasal 39 Undang- Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta tidak memenuhi syarat- syarat dalam perkawinan dalam Pasal 6 ayat 2 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975. Dan upaya yang dapat dilakukan Menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah pembatalan Perkawinan karena perempuan yang dikawini tersebut ternyata diketahui masih terikat tali perkawinan dari perkawinan sebelumnya

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.