• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN PATEN TERHADAP INVENSI VAKSIN COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  024/2021	024/2021	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	024/2021
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2021
  Deskripsi Fisik	xi, 95 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	COVID-19, Hak Ekonomi, Inventor, Vaksin
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kemunculan COVID-19 pada bulan Maret tahun 2020 di Indonesia membuat para inventor melaksanakan inovasi, salah satunya yaitu pembuatan vaksin COVID-19. Langkah strategis inovasi ini dilindungi dalam rezim paten. Para inventor sudah selayaknya diberikan hak ekonomi atas pemanfaatan vaksinnya, terutama karena vaksin ini digunakan bagi kepentingan masyarakat luas. Hak ekonomi diberikan kepada individu atau beberapa orang yang seharusnya mendapatkan hak tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk menentukan status kepemilikan paten terhadap invensi vaksin COVID-19 dan mekanisme perlindungan hak ekonomi bagi pemegang paten atas vaksin COVID-19 agar tetap dapat terpenuhi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Penulis menggunakan metode deskrisptif-analitis dengan memakai pendekatan yuridis normatif serta menganalisis data dengan metode kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis ialah mengumpulkan studi pustaka berupa data sekunder baik dari perundang- undangan, buku, maupun pustaka daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, invensi atas Vaksin COVID-19 diberikan kepada inventor atau orang yang diberikan hak untuk mendapatkan paten tersebut dengan izin dari inventor. Pada hubungan pekerjaan, hak ekonomi akan diberikan kepada pihak yang memberikan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12. Untuk mendapatkan hak paten, vaksin harus memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Apabila telah memenuhi syarat tersebut, maka inventor dapat memperoleh imbalan yang wajar dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.72/PMK.02/2015

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.