• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PELINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM PENGGUNAAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  036/2021	036/2021	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	036/2021
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Jatinangor Sumedang., 2021
  Deskripsi Fisik	xiv, 115 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	036/2021
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Hak cipta memiliki kedudukan tersendiri disamping kekayaan intelektual lain yang tergabung dalam kekayaan Industri. Hak Cipta merupakan bagian dari hukum kebendaan atau dapat dikatakan bahwa Hak cipta adalah kebendaan immaterial, yaitu hak yang tidak dapat dilihat dan diraba tetapi dapat di miliki. Hak cipta juga memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat dikatakan bahwa hak cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelindungan Hukum terhadap Bank selaku Penerima Jaminan Fidusia Hak Cipta dalam Pemberian Kredit ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif mengenai perlindungan hukum bagi Bank dalam Penggunaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis yaitu bertujuan membuat penggambaran peraturan perundang- undangan dikaitkan dengan teori hukum dan praktik di lapangan. Tahap penelitian dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu mencari data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Hak Cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan hak cipta harus memiliki nilai ekonomis dan harus dicatatkan hasil ciptaannya ke Dirjen Kekayaan Intelektual sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UUJF. Hingga saat ini pada prakteknya belum ada bank yang menerima hak cipta sebagai jaminan fidusia karena belum ada regulasi yang mengatur mengenai keberlakuan dan pelaksanaan hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, karena apabila debitor wanprestasi maka akan mempersulit pada proses eksekusi. Tidak seperti di Negara Malaysia, pemerintahnya memang menyediakan anggaran khusus untuk menangani hak cipta dan mempunyai lembaga khusus untuk melakukan valuasi Hak Cipta. Pelindungan hukum terhadap bank sebagai kreditur diatur dalam pasal 27 ayat (2) dimana apabila debitur wanprestasi maka bank dapat memiliki hak preferen untuk mengeksekusi jaminan utama debitur dan mengambil pelunasan piutangnya.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.