Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kec. Magamendung Kab. Bogor
Pennasalahan penerapan pnnsip-pnnsip good governance dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah, salah satunya dapat ditelusuri melalui ...
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 01001120900534 320 sol p/R.63.49 Perpustakaan Pusat (REF.63.49) Tersedia -
Perpustakaan Perpustakaan PusatJudul Seri -No. Panggil 320 sol p/R.63.49Penerbit Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad : Bandung., 2012 Deskripsi Fisik -Bahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 320 sol pTipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab Ratnia Solihah, Siti Witianti, Hendra -
Pennasalahan penerapan pnnsip-pnnsip good governance dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah, salah satunya dapat ditelusuri melalui
penyelenggaraan pembangunan kecamatan, karena di lingkup wilayah kecamatan
ini penerapan prinsip-prinsip good governance yang menyangkut masalah
akuntabiIitas, transparansi dan partisipasi masyarakat bersentuhan langsung
dengan penyelenggaraan pembangunan kecamatan, tidak terkecuali di kecamatan
Megamendung Kabupaten Bogor. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis sejauhmana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam
penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor,
yang diIihat melalui penerapan 3 prinsip good governance yaitu akuntabilitas,
transparansi dan partisipasi, baik dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan
pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan maupun evaluasi pembangunan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dioperasionalkan
melalui metode survei dengan instrumen pengumpulan data utamanya adalah
kuesioner. Selain kuesioner, juga dilakukan pengumpulan data sekunder berupa
literatur dan dokumen yang terkait dengan lokasi penelitian. Pengumpulan data
sekunder ini dimaksudkan sebagai pelengkap dalam menganalisis hasil kuesioner.
Berdasarkan hasil survey, penerapan beberapa indikator prinsip
akuntabilitas, prinsip transparansi dan prinsip partisipasi secara komprehensif
menunjukkan kategori baik, walaupun ada beberapa indikator lainnya yang berada
dalam kategori cukup. Beberapa hal yang belum dilakukan dengan optimal
antara lain, pertanggungjawaban pimpinan jika SOP tidak dapat dilakukan secara
optimal dalam penyelenggaraan program pembangunan maupun
pertanggungjawaban penyelenggaraan program-program pembangunan . yang
belum dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh elemen masyarakat;
terbatasnya media yang dijadikan fasiIitas untuk menginfonnasikan,
menyebarluaskan dan melaporkan tindakan aparat pemerintah yang menyimpang;
penyampaian beberapa infonnasi program pembangunan yang walaupun sudah
disosialisasikan atau disampaikan kepada masyarakat, namun infonnasi tersebut
tidak sepenuhnya akurat dan lengkap; serta kurangnya partisipasi masyarakat
dalam melakukan kontrol dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan
kecamatan. .
Untuk itu perlu dilakukat¥~ upaya perbaikan oleh pihak pemerintah
kecamatan, antara lain, adanya pertanggungjawaban penyelenggaraan
pembangunan yang harus dilakukan kepada seluruh elemen masyarakat,
\ penambahan media dan ruang pengaduan bagi masyarakat dalam
- ----menginfonnasikandanmelaporkan tindakanaparat. pemerintah.yang.menyimpang., -_ -_ ~-~
maupun yang dapat memfasilitasi keluhan masyarakat lainnya; penyampaian
infonnasi atau sosialisasi yang harus lebih lengkap, jelas dan akurat; serta adanya
akses, media dan forum yang dapat mendorong dan memfasilitasi masyarakat
dalam mengontrol dan mengevaluasi pembangunan di Kecamatan Megamendung
Kabupaten Bogor. -
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.